Fahri Soal PKS Mau Hapus Pajak Kendaraan dan SIM Seumur Hidup: Ini Gak Ada Risetnya
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Hal itu dilakukan jika PKS berhasil memenangkan Pemilu 2019.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai usulan PKS tidak realistis. Serta tidak sesuai dengan hasil survei yang ada.
"Ini juga enggak ada risetnya ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).
-
Bagaimana incumbent memanfaatkan popularitasnya? Keberadaannya yang sudah dikenal dapat menjadi modal politik yang kuat dalam meraih dukungan.
-
Siapa yang ikut kampanye Prabowo? Pasangan capres-cawapres nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini Sabtu 9 Desember 2023 berkampanye di sejumlah daerah.
-
Kenapa Fahri Hamzah mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat? “Ayo kita ke tengah, tinggalkan yang lain. Yang lain adalah kepingan-kepingan kemarahan dan kepingan-kepingan kekecewaan. Tidak wajar kita berpolitik dan mengambil keputusan tentang pemimpin karena marah dan kecewa,“ kata Fahri
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
Menurut Fahri, negara maju justru mengurangi keberadaan kendaraan bermotor. Tambahnya, penggunaan sepeda motor juga dianggap tidak aman.
"Beda kalau di negara maju itu kan orang pake jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh," ungkapnya.
Karena itu, Fahri menyayangkan usulan penghapusan pajak kendaraan sepeda motor ini hanya untuk menarik suara Pileg 2019. Dia pun menyarankan, seharusnya PKS mengusulkan pembuatan undang-undang tentang perlindungan dan keselamatan pengendara sepeda motor.
"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekedar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," ucapnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.
Baca SelengkapnyaUsulan SIM menjadi seumur hidup muncul dalam rapat Komisi III DPR dengan Korlantas Polri di Senayan, Rabu kemarin.
Baca SelengkapnyaIrjen Firman mengaku khawatir ke depan akan ada lagi Kasatlantas berjualan kelulusan SIM lagi
Baca SelengkapnyaSosok Benny K Harman yang jadi sorotan usai kritik Kakorlantas anak mantan Wapres RI.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaPraktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.
Baca SelengkapnyaBerikut ini syarat dan prosedut pemutihan pajak kendaraan
Baca SelengkapnyaJika SIM seumur hidup diberlakukan, negara berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp650 miliar per tahun.
Baca SelengkapnyaSebanyak 49,2 persen warga tidak setuju terkait pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena faktor ekonomi.
Baca SelengkapnyaUsulan SIM menjadi seumur hidup muncul dalam rapat Komisi III DPR dengan Korlantas Polri di Kompleks Parlemen, Rabu.
Baca Selengkapnya