Gejolak Partai Golkar kembali memakan korban

Merdeka.com - Gejolak di internal Partai Golkar semakin dinamis. Kubu pro dan kontra Ketua Umum Golkar Setya Novanto semakin nampak ke permukaan.

Kubu kontra Novanto secara terang-terangan meminta agar ketua DPR itu mundur atau dilengserkan. Strategi dilancarkan dengan cukup terkonsep.

13 September Tim Pengkajian yang dipimpin Yorrys Raweyai dibentuk. Tim ini dibuat saat Novanto terbaring lemah di rumah sakit. DPP Golkar saat itu langsung dipimpin oleh ketua harian Nurdin Halid.

Tim Pengkajian memiliki waktu 10 hari untuk melihat elektabilitas Golkar jelang Pemilu 2019. Hasilnya, elektabilitas Golkar merosot, hal ini diyakini karena keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP. Tim pun merekomendasikan Novanto nonaktif.

Suara-suara miring pada Novanto pun mulai ramai diutarakan kader Golkar. Semisal, Ahmadi Noor Supit dan Kahar Muzakir. Supit sepakat, Golkar harus ganti kepemimpinan.

Rapat pleno bahas rekomendasi penonaktifan Novanto semula dijadwalkan pada 29 September. Namun dibatalkan, dengan alasan ruang DPP Golkar dipakai untuk nonton bareng film G30S PKI. Sehingga dijadwal ulang pada Senin 2 Oktober.

Tapi lagi-lagi, rapat pleno batal digelar. Golkar lebih memilih rapat tentang Pilkada serentak 2018 yang dipimpin langsung Sekjen Golkar Idrus Marham dan Nurdin Halid.

Nasib rekomendasi Tim Pengkajian semakin tak jelas. Apalagi, putusan praperadilan Novanto menyatakan penetapan tersangka batal. Hakim Cepi Iskandar menilai, KPK menyalahi prosedur dalam proses penetapan tersangka Setya Novanto. Angin segar berbalik.

Novanto pun yang sudah dua minggu dirawat di rumah sakit, memilih pulang pada Senin (2/10) kemarin. Kondisi kesehatan Novanto dinyatakan telah membaik.

Yorrys bertemu JK ©2017 Merdeka.com/sania

Yorrys Raweyai yang pimpin Tim Pengkajian malah kena batunya. Novanto dan Idrus Marham meneken surat keputusan pencopotan Yorrys sebagai koordinator bidang Polhukam Partai Golkar.

"Beliau diganti sejak kemarin sore, surat ditanda tangani langsung oleh ketua umum dan sekjen," kata Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Aziz Samual saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/10).

Aziz menilai, Yorrys dianggap telah melakukan banyak persoalan yang membuat internal Golkar gaduh. Sehingga, posisinya sebagai Koordinator bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.

"Alasannya Pak Yorrys sudah buat masalah, tidak sesuai aturan Partai Golkar, melebihi kewajaran, diputuskan untuk diganti yang gantikan Letjen (purn) Eko Widyatmoko," kata Aziz.

Terkait hal itu, Yorrys mengaku sampai saat ini belum tahu atas keputusan tersebut.

"Ya kalau sekarang ini, kita sendiri mau dengar info atau bagimana. Saya sendiri tidak tahu," kata Yorrys saat dihubungi, Selasa (3/10).

Yorrys hanya mengingatkan, pencopotan kader dari struktur partai seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga partai tidak bisa asal memecat atau mencopot kader.

"Iya dong, masa main pecat-pecat, emang perusahaan," kata dia.