Gelar Mukernas PPP, Emron Pangkapi cs sudah bertemu SDA
Merdeka.com - PPP hasil muktamar Bandung menggelar mukernas persiapan muktamar di Hotel Mercure, Ancol, sore ini. Sayang, mukernas ini ditolak oleh kubu Suryadharma Ali (SDA) yang diwakili oleh Djan Faridz cs.
Menanggapi hal ini, Sekjen PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Aunur Rofiq menegaskan bahwa pihaknya sudah koordinasi dengan SDA. Bahkan pimpinan Mukernas PPP hari ini, Emron Pangkapi sudah menemui SDA langsung di tahanan beberapa waktu lalu.
"Sudah beberapa hari yang lalu sudah bertemu (SDA)," kata Rofiq saat dihubungi merdeka.com, Rabu (24/2).
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu Emron memberikan laporan kepada SDA soal niatan menggelar mukernas. Menurut dia, SDA setuju PPP pengurusan Bandung menggelar Mukernas.
"Pak Emron melaporkan persiapan untuk Muktamar, karena kan SK sudah keluar dari pemerintah, langkah berikutnya melakukan mukernas untuk persiapan muktamar," terang dia.
Rofiq tak percaya dengan ucapan Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah yang mengatakan jika SDA menolak mukernas digelar. Menurut dia, itu ucapan Dimyati pribadi, sementara pihaknya sudah bertemu dengan SDA.
"Kan Dimyati kan yang ngomong, bukan Pak SDA, cek dulu apakah Pak Dimyati itu suaranya Pak SDA, apakah dia sudah ketemu sendiri, jadi jangan karena orang, katanya orang," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP bakal menjadwalkan muktamar lebih awal dari Waktu yang ditentukan
Baca SelengkapnyaBeberapa kali Mahfud juga telah menemui Mardiono. Pertemuan tersebut merupakan komunikasi politik antara PPP dengan Mahfud.
Baca SelengkapnyaKongres ke-21 PMII yang digelar di GOR Dempo Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan sempat memanas.
Baca SelengkapnyaDemokrat mengaku tetap menjaga etika politik terkait arah Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPuan juga tak mempersoalkan ihwal perbedaan pilihan politik yang terjadi antaranya dengan Kaesang.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaPPP memastikan surat dari Majelis Pertimbangan juga menyebutkan tak ada permintaan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.
Baca SelengkapnyaPKB yang meminta bertemu, tapi PKB juga yang membatalkan pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung partai manapun yang berkeinginan untuk bekerja sama di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra sebelumnya tidak diberi tahu PKB terkait pertemuan Cak Imin dengan Ketum NasDem Surya Paloh pada 29 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya