Gelar rapat paripurna, DPR bahas RUU APBN dan PAW anggota
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna di masa sidang I tahun 2017-2018. Rapat paripurna dijadwalkan sekitar pukul 13.00 WIB.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna, di antaranya pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2018 beserta nota keuangannya.
"Ini tindak lanjut masalah anggaran. Yang jelas ini pembahasan tentang APBN," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang akan dibahas dalam Rapimnas Gerindra? Dia menjelaskan, dalam Rapimnas akan membahas hal-hal penting yang menjadi sikap politik Partai Gerindra, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan Rapimnas.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
Setelah diberikan pandangan umum dari tiap fraksi, RUU APBN 2018 akan diputuskan. DPR hanya memiliki dua opsi terkait persetujuan RUU APBN 2018 yakni menyetujui atau menolak.
"Hari ini pandangan fraksi sehingga tentunya kalau APBN itu khusus UU yang mengusulkan hanya boleh pemerintah. DPR hanya menyetujui ataupun tak menyetujui," terangnya.
Selain soal RUU APBN 2018, rapat paripurna ini akan didahului dengan pelantikan anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
Agus menuturkan anggota Fraksi Partai Demokrat yang akan di-PAW adalah I Putu Sudiartana. Saat ini, Putu telah menjadi terpidana atas kasus suap proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Demokrat telah menyiapkan nama kader untuk menggantikan Putu. Kabarnya, kader yang ditunjuk adalah Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana.
"Kelihatannya seperti itu (PAW). Pak Putu pada saat itu sudah tak di DPR lagi karena ada masalah. Beliau juga pasti akan menyelesaikan masalahnya," pungkasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca SelengkapnyaDPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca SelengkapnyaPuan menjelaskan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah menyiapkan seluruh hal untuk rapat paripurna terakhir.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaRapat pleno Pembahasan RUU yang akan di Carry Over kepada Anggota DPR Periode 2024-2029 digelar.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani
Baca SelengkapnyaDalam rapat paripurna memperingati HUT ke-78 DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani tampil mengenakan batik berwarna kuning emas.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Sri Mulyani memang rutin bertemu untuk membicarakan situasi ekonomi dan keuangan ke depan.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya