Gerindra walk out saat Fahri Hamzah tanda tangan hak angket buat KPK

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan usulan angket untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman BAP Miryam S Haryani dari Komisi III diwarnai aksi walk out Fraksi Gerindra. Sebab, persetujuan angket yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat dianggap terlalu cepat dan tak mendengar interupsi atau lobi fraksi lain.

Kejadian ini berawal setelah anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufiqulhadi menyampaikan paparan materi angket KPK. Setelah Taufiq memberikan penjelasan, hujan interupsi dari sejumlah fraksi berlangsung.

Fraksi Partai Gerindra, PKB, Demokrat dan PDIP menyatakan penolakan atas angket KPK yang diusulkan Komisi III. Fahri menanyakan persetujuan angket KPK kepada anggota DPR yang hadir.

"Apakah usul penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Terdengar suara dari sebagian anggota yang menyampaikan persetujuan. Sontak, Fahri langsung mengetuk palu sidang tanda angket KPK disetujui sebagai usulan DPR. Keputusan itu membuat sejumlah fraksi termasuk Gerindra geram. Sebab, keputusan dilakukan secara sepihak.

"Baik kita kira sudah simpulkan penggunaan hak angket terima kasih telah disetujuinya penggunaan hak angket," ujar Fahri.

Sekjen sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani dan sekretaris Fraksi Fary Djemi Francis bangun dari tempat duduk dan berjalan menuju depan meja sidang. Tak terdengar apa yang disampaikan Muzani kepada Fahri selaku pimpinan rapat.

Kejadian ini membuat ruang rapat paripurna menjadi gaduh. Teriakan "interupsi pimpinan sidang" menggema dalam ruangan. Tak lama berselang, Muzani dan Fary walk out diikuti seluruh anggota fraksi partai Gerindra. Selain anggota fraksi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut keluar luar sidang.

Agenda dilanjutkan dengan pembacaan pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR Setya Novanto.