Follow
Golkar batal rapat pleno, diagendakan kembali pekan depan
Merdeka.com - DPP Golkar rencananya akan mengadakan rapat pleno guna membahas kepanitiaan Munaslub pukul 15.00 WIB. Namun rencana rapat pleno kedua ini kembali ditunda setelah karena tak hadirnya Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Menurut politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sejauh ini belum ada undangan yang masuk meski rencana rapat pleno hari ini sudah dijadwalkan dalam rapat harian di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.
"Enggak ada undangan. Kita asumsikan hari ini rapat karena ada pengumuman pada Rabu lalu, diundur pekan depan. Jam segini kita belum terima SMS. Saya ambil kesimpulan hari ini tidak ada rapat pleno. Soal penetapan tidak jadi hari ini," kata Bamsoet di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
Dia berharap ditundanya rapat pleno ini tidak sampai mengganggu jadwal seperti pengunduran waktu pelaksanaan Munaslub. "Kita harap Munaslub tidak sampai diundur. Ini kan sudah kesepakatan bersama. Ada tahapan-tahapan yang harus kita bahas ke depan jika Munaslub sudah digelar," jelas dia.
Di sisi lain, Ketua Komisi III ini mengaku belum mengetahui kapan dilaksanakan rapat pleno. "Saya tidak tahu ya, mungkin minggu depan saya tidak tahu persis," tandas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut Munas Golkar mendatang berpeluang mengubah AD/ART kepartaian.
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca Selengkapnya
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca Selengkapnya
Rapimnas dan Munas akan digelar di hari yang sama.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya