Golkar diminta didik kadernya yang jadi kepala daerah

Merdeka.com - Sejumlah kader Partai Golkar terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebulan terakhir. Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono menilai partainya perlu mengevaluasi perilaku kadernya yang menjadi pejabat di daerah.

"Bagaimana mereka melaksanakan tugas fungsinya terutama bagi kepala daerah dan pimpinan-pimpinan DPRD agar setiap kebijakan atau sikap yang mereka ambil jangan sampai bertabrakan dengan UU yang berlaku," kata Dave di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

"Dan jangan sampai ada main-main anggaran dan aturan yang bertujuan untuk memperkaya diri sehingga mencoreng nama partai dan juga keluar dari tugas fungsi utama sebagai wakil rakyat," sambung dia.

Dave menilai kader Golkar yang menjadi pejabat daerah perlu diberikan pendidikan politik. Sebab, banyak kader yang menjadi pejabat daerah terkadang tidak tahu kebijakan yang diambil ternyata melanggar UU.

"Cuma mungkin kadang-kadang mereka melakukan suatu kebijakan atau perbuatan yang mungkin mereka pun sebenarnya tidak sadari itu melanggar. Jadi perlu pendidikan lagi agar aturannya itu lebih dipertegas, lebih jelas," tegasnya.

Dave menjelaskan, pendidikan itu bisa berbentuk seminar, atau bimbingan teknis. Tujuannya, agar kader memahami tugas, pokok dan fungsinya sebagai pejabat daerah serta mencegah tindakan koruptif.

"Supaya benar-benar mengerti dan memahami tupoksi kepala daerah. Terutama yang baru menjabat. Jangan sampai mereka membuat kebijakan yang akhirnya menjebak diri mereka sendiri," ujarnya.

Meski banyak kader tersangkut kasus korupsi, Dave meyakini elektabilitas Golkar tidak akan menurun secara signifikan. Kader-kader Golkar yang lain diminta bekerja lebih keras memperbaiki citra rakyat di mata masyarakat.

"Cuma kita masih yakin, memang jumlahnya banyak akan tetapi jumlah kader kita jauh lebih banyak. Jadi kita harapkan yang jauh lebih banyak ini bisa lebih perform lagi untuk membuktikan kinerjanya bahwa partai golkar benar-benar milik rakyat," tukasnya. (mdk/bal)