Hanura: Bos Freeport belum minta maaf langsung ke anggota DPR
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan Presdir PT Freeport Chappy Hakim belum meminta maaf secara langsung kepada partainya dan anggota Fraksi Partai Hanura Mukhtar Tompo. Chappy sempat bersitegang dengan Mukhtar usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi VII bersama 12 perusahaan tambang kemarin.
"Yang jelas kami belum dengar minta maaf dari pak Chappy ke Pak Tompo langsung. Beliau belum mnta maaf baik ke Fraksi Hanura atau kader kami Pak Mukhtar Tompo," kata Nurdin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).
Chappy dinilai telah melakukan dua pelanggaran. Pertama, bentakan dan amukan Chappy dianggap penghinaan terhadap anggota DPR dan kelembagaan parlemen.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang harus minta maaf? Dari berbagai sumber, berikut kami merangkum kata-kata minta maaf kepada orang tua tulus dan menyentuh hari, bisa menjadi rekomendasi Anda.
-
Siapa yang meminta maaf karena tingkah Happy Asmara di pendopo? Melihat istrinya yang tidak bisa diam di pendopo milik Soimah, Gilga Sahid sebagai suami Happy Asmara menyampaikan permintaan maafnya di kolom komentar unggahan Soimah. 'Maaf mak (Soimah), memang begitu itu istri saya nggak bisa anteng,' tulis Gilga Sahid dalam bahasa Jawa yang telah diterjemahkan.
-
Siapa yang minta maaf? 'Saya ingin meminta maaf kepada Alex atas pernyataan saya yang terlalu 'kasar' dalam wawancara setelah balapan. Saat itu, emosi saya sangat tinggi karena situasi yang terjadi dan saya melihat data telemetri dari sudut pandang yang negatif. Namun, saya menyadari bahwa kata-kata saya terlalu 'kasar'. Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa ia sengaja menyebabkan kecelakaan saya,' ujar Bagnaia.
-
Siapa yang perlu meminta maaf? Ketika saya mengatakan, 'Maaf,' itu karena saya benar-benar menyesali sesuatu.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
"Adanya satu perlakuan tidak menyenangkan. Nanti akan kita bawa ke konstitusi yang berlaku. Karena Komisi VII pun sebagai institusi DPR yang lakukann tugas pengawasan, budgeting, itu merasa hal ini dicederai dengan cara-cara seperti ini," tegasnya.
Fraksi Hanura akan mengusulkan agar pimpinan DPR mengambil langkah hukum menindaklanjuti tindakan tak pantas yang dilakukan Chappy.
"Kami akan usulkan ke pimpinan DPR maupun bersama-sama dengan komisi VII, hal seperti ini agar diproses masalah hukumnya bagaimana," imbuhnya.
Pelanggaran lain yang dilakukan Chappy yakni kapasitasnya sebagai bos Freeport. PT Freeport diduga telah melanggar Undang-undang nomor 4 tahun 2009 lantaran hingga kini belum membangun smelter. Padahal, kewajiban membangun smelter telah diatur dalam UU sebagai syarat demi mendapatkan izin tambang.
"Pelanggaran yang dilakukan Freeport terhadap UU Minerba 4/2009 yaitu harus membangun smelter di indonesia, ini akan diperjuangkan oleh Fraksi Hanura, sampai kapan pun. Karena ini perintah UU," jelas Nurdin.
Nurdin menegaskan pihaknya akan berkonsultasi dengan pimpinan partai untuk meminta arahan selanjutnya jika Chappy telah meminta maaf atas tindakannya.
"Kami harus melihat permasalahan, dan kami harus konsultasi dan koordinasi kepada pimpinan kami dalam hal ini Ketum kami Oesman Sapta Odang untuk meminta arahan selanjutnya, langkah apa yang akan kami lakukan," pungkas Nurdin.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, meminta maaf atas tindakannya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Hanura, Mukhtar Tompo. Pada rapat kemarin, Chappy bersitegang hingga mengamuk dan membentak Mukhtar.
Hal yang terjadi selesai rapat Komisi VII adalah hal yang tidak diinginkan oleh pihak manapun. Dengan tulus saya memohon maaf kepada Komisi VII atas polemik yang terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/2).
Chappy menegaskan bahwa dirinya sangat menghargai segala masukan dari anggota dewan. Termasuk salah satunya yang menjadi akar permasalahan yakni progres pembangunan smelter.
"Saya memastikan akan tetap mematuhi hukum dan seluruh peraturan di Indonesia. Saya berharap dapat terus bekerja sama dan berkontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua dan Indonesia."
Dia juga membantah telah melakukan pemukulan terhadap legislator tersebut. "Tidak benar telah terjadi pemukulan sebagaimana pemberitaan di media. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari pak Mochtar sendiri bahwa tidak terjadi pemukulan," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menilai pemanggilan Hasto tidak lepas dari aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca SelengkapnyaPDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.
Baca SelengkapnyaHotman Paris protes mengenai Sirekap KPU yang dipersoalkan tim Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaHakim PN Surabaya Mangapul SH dan Heru Hanindyo menjadi salah satu majelis hakim dalam proses proses PKPU maupun Kepaliitan.
Baca SelengkapnyaHaryono memandang, bahwa MA harus menolak PK yang diajukan oleh mantan Ketua DPD PDIP Kalsel ini.
Baca SelengkapnyaCinta Mega mengaku siap menerima konsekuensi apapun.
Baca SelengkapnyaAtas nama fraksi, Gembong meminta maaf atas kejadian ini. Ia berharap ini merupakan kejadian pertama dan terakhir.
Baca SelengkapnyaApabila ada perkembangan baru terkait penyidikan kasus ini, maka kejagung akan menyampaikan kepada media
Baca SelengkapnyaRobby juga menunjukan sejumlah narapidana yang bebas menggunakan ponsel saat berada di penjara
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca Selengkapnya