Hanura: Ganti Presiden lewat Pemilu, bukan deklarasi di sana sini

Merdeka.com - Deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden yang digelar di sejumlah daerah mendapat penolakan. Bahkan, ada yang berakhir ricuh.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar menilai deklarasi mendapat penolakan karena memang tidak tepat dilakukan. Sebab, ada proses pemilihan umum jika ingin mengganti kepemimpinan.

"Ada prosesnya kan, kalau mau ganti presiden itu ada prosesnya ya semuanya harus melalui pemilu bukan deklarasi-deklarasi sana sini ya," kata Herry di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Berita terkait Pemilu bisa dibaca di Liputan6.com

Menurutnya, deklarasi gerakan ganti presiden itu masuk dalam kategori kampanye. Karena itu tak tepat jika dilakukan saat ini.

"Kalau bicara soal ganti kan ada prosesnya. Kan kalau ini tidak bisa dipaksa paksa begini," kata dia.

Dia sepakat dengan keputusan pemulangan aktivis gerakan ganti presiden, Neno Warisman. Menurutnya, itu langkah tepat sebagai bagian dari tindakan pengamanan untuk mencegah hal buruk terjadi.

"Artinya memberikan suasana ketenangan untuk langkah-langkah yang diambil tindakan itu untuk pengamanan," kata dia.

Untuk diketahui, deklarasi gerakan #2019GantiPresiden menuai penolakan di sejumlah wilayah. Deklarasi di Surabaya sempat ricuh lantaran arus penolakan.

Di Pekanbaru, Neno Warisman pun mendapat penolakan saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Sabtu (25/8). Dia ketika itu akan menggelar deklarasi gerakan tagar 2019 ganti presiden.

Kepolisian tak memberikan izin penyelenggaraan deklarasi dengan dalih berpotensi membuat keributan. Juga dinilai tak tepat karena belum masuk masa kampanye. Sementara, Bawaslu sudah menyatakan deklarasi demikian tak masuk kampanye.