Ical sebut Freeport sudah keruk kekayaan Indonesia lalu buat gaduh
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie menyebut keberadaan PT Freeport di tanah air tidak menguntungkan. Menurut pria yang akrab disapa Ical ini, perusahaan asal Amerika Serikat itu hanya mengeruk kekayaan Indonesia.
Menurutnya, skandal percakapan diduga Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) telah menimbulkan kegaduhan dunia politik tanah air.
"Jadi sudah puluhan tahun mengeruk harta kekayaan (Indonesia) terus membuat kegaduhan, enggak benar itu," kata Ical, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Apa yang disampaikan PT Vale kepada Jokowi? 'Menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini supaya mendapatkan terus dukungan pemerintah. Vale kami komit untuk menyelesaikan semua proyek investasi kita yang sudah publik,' kata Febriany, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
Ical mengatakan menjelang habisnya masa kontrak PT Freeport, seharusnya pemerintahan Jokowi-JK mau mengevaluasi kontrak kerja dengan perusahaan tambang emas tersebut.
Mantan Menko Kesra itu menilai yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengubah sistem kontrak kerja dengan pihak Freeport. Pemerintah, menurutnya, harus membuat kontrak kerja baru dengan menjadikan PT Freeport sebagai kontraktor.
"Saya kira gini, kalau minyak bisa kontraktor production sharing (KPS) kenapa pertambangan tidak bisa? Bisa saja kan. Jadi kalau sudah habis 2021 kita ubah menjadi KPS, Freeport menjadi kontraktor kan bisa. Dengan keuntungan diberikan kepada negara," tegasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaOutput dari smelter tembaga tersebut sekitar 650.000 ton katoda tembaga.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan para perusahaan tambang untuk memperbaiki kembali lahan usai menambang.
Baca SelengkapnyaJokowi akhirnya mengungkapkan pekerjaan berat dan melelahkan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaPerusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca Selengkapnya