JK Akui Hoaks Bisa Turunkan Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (JK) mengakui penyebaran berita bohong atau hoaks berdampak pada elektabilitas capres dan cawapres petahana. Oleh sebab itu, hoaks yang beredar harus segera diklarifikasi.
JK mengaku tak mengikuti detail perkembangan survei capres dan cawapres. Namun, dia meyakini, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf merangkak naik.
"Saya tak pernah baca hasil survei karena terlalu banyak hasil survei nya. Tapi yang jelas dari hari ke hari angka elektabilitas Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, itu naik. Berarti hoaks itu memang bisa memperlambat, atau menurunkan. Tapi harus dibalas juga, harus diklarifikasi," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (12/3).
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana Bakohumas Kaltim ingin netralisir hoaks? Komitmen kami menetralisir potensi gangguan keamanan yang dipicu dari beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paling utama tentunya juga bagaimana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu itu,“ jelas Faisal usai kegiatan.
-
Kenapa berita hoaks tentang Kominfo diklaim tidak benar? Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
Termasuk kata JK, pihak TKN Jokowi-Ma'ruf juga jangan bermain hoaks. "Otomatis-otomatis. Dan juga ada semua agar turut jangan menyebarkan hoaks juga," kata JK.
Seperti diketahui, menjelang Pilpres, hoaks dan fitnah terus menyerang capres petahana Joko Widodo atau Jokowi. Selain soal PKI, Jokowi juga sering dituding mengkriminalisasi ulama dan antek asing.
Belum hilang isu tersebut, Jokowi kemudian diserang dengan isu azan tak akan berkumandang apabila dirinya terpilih menjadi Presiden lagi. Baru-baru ini, muncul video viral emak-emak yang menuding Jokowi akan menghapus mata pelajaran agama di sekolah.
Berikut isi pembicaraan video itu:
"Kita pikirkan nasib agama kita, anak-anak kita. Walau kita yang tidak menikmati, tapi 10, 5 tahun ke depan ini apa kita mau pelajaran agama di sekolah dihapus oleh Jokowi bersama menteri-menterinya. Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah. Terus rencana mereka, menggantikan pesantren menjadi sekolah umum".
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaJK meminta agar tidak ada keraguan terkait hak angket ini. Menurutnya mekanisme hak angket sudah mempunyai jalurnya.
Baca SelengkapnyaTKN menilai ada yang mengatur hal ini untuk merusak elektabilitas Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaStafsus Jokowi Buka Suara Soal Beredar Dokumen Hoaks Reshuffle Semua Menteri PDIP
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni merasa Presiden Jokowi akhir-akhir difitnah karena pernyataan elite politik.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca Selengkapnya