JK soal Pj Gubernur: Polisi bintang dua sama dengan eselon I

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat suara soal polemik usulan dua perwira tinggi Polri (pati) menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut JK, tidak ada larangan bagi anggota Polri aktif jadi Pj Gubernur.

"Tentu tidak harus (anggota Polri), tapi juga boleh karena beberapa tahun lalu, tiga tahun lalu itu di Sulawesi Barat saya ingat benar itu Polri penjabatnya dan itu tidak ada yang protes dan jalan. Artinya tidak harus, tapi boleh," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (30/1).

Namun, dalam kondisi tertentu bisa saja anggota Polri tidak bisa menjadi Pj Gubernur. Misalnya, kata JK, dikhawatirkan terjadinya konflik kepentingan di daerah terkait.

"Itu lah masalah psikologinya di lokal. Tapi secara umum boleh, tinggal kebijakan aja," ujarnya.

JK menegaskan, keputusan terakhir soal kekosongan jabatan Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara berada di tangan Presiden Joko Widodo. Apakah nantinya Jokowi menerima usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atau sebaliknya menolak, itu hak prerogatif Kepala Negara. Namun, dia menyebutkan dalam aturan diperbolehkan karena polisi dengan pangkat Jenderal bintang dua setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon I.

"Bahwa itu boleh memang aturan itu mengatakan setingkat eselon I, memang ada persamaan setingkat eselon I di Polri pangkat berapa ada memang rumusnya itu. Jadi berarti bintang 2 sama dengan eselon I," ujarnya.

"Ini soal kebijakan jadi biar nanti presiden mengambil kebijakannya," sambung dia.

Untuk diketahui, Mendagri Tjahjo mengusulkan nama Irjen Polisi M Iriawan dan Irjen Polisi Martuani Sormin untuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan dua nama tersebut tanpa mengesampingkan masukan dari publik.