Jokowi Tak Ingin Ibu Kota Baru Mahal dan Sepi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait persiapan pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jalan Merdeka Utara, Senin (16/12). Dia menegaskan, dalam pemindahan ibu kota adalah bentuk percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

"Artinya bahwa perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi," kata Jokowi saat membuka rapat bersama jajaran menteri Indonesia Maju di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (16/12).

Dia juga mengatakan, Indonesia harus belajar dari negara lain seperti Amerika, Brazil yang sudah melakukan sistem perpindahan ibu kota. Jangan sampai perpindahan tersebut membuat sistem jadi gagal.

"Kita harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini jangan kemudian sepi, ini juga jangan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, nantinya bukan hanya pegawai pemerintahan, diplomat juga akan menempati ibu kota baru. Sebab menurut dia, nantinya pemindahan tersebut akan dirancang jadi transformasi ekonomi.

"Perpindahan basis ekonomi kita menuju ke sebuah smart ekonomi, dan kita ingin perpindahan ibu kota ini juga menandai transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industry nasional dan transformasi talenta-talenta nasional kita," kata Jokowi.

Pemerintah Rampungkan Inventarisasi 200.000 Ha

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera merampungkan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 200.000 hektare lahan di ibu kota baru. Inventarisasi tersebut dilakukan karena ibu kota baru sebagian memakai lahan hutan.

"Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) kan sudah 200.000 ha. Kalau penambahan lagi kan banyak kawasan hutan di sana. Kita delineasi sehingga demikian kota ini akan menjadi kota yang indah sekali, hutan-hutan terjaga," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12).

Dengan adanya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, nantinya akan ada batasan lahan mana yang boleh digunakan untuk menambah pembangunan ibu kota baru. Acuan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan.