JPPR pertanyakan jumlah DPT Pemilu 2019 mirip DPT Pilpres 2014

Merdeka.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (Kornas JPPR) Sunanto mengatakan, dirinya aneh atas jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang mencapai 187 juta. Pasalnya, jumlah tersebut mirip dengan DPT Pilpres 2014.

"Ya saya melihat DPT 187 juta itu secara irisan dengan hasil pemilu agak rancu. Hasil. Pemilu 2014 kan hasil mirip dengan DPT pemilu 2019. DPT pemilu 2014 kan DPT nya 187 juga sekarang sama," katanya saat ditemui di D'Hotel Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/10).

Menurutnya, seharusnya jumlahnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

"Masa enggak ada pemilih pemula selama lima tahun," katanya.

Dalam hal itu, ia berharap segala pihak memeriksa kembali soal DPT. Sebab, mengacu ketentuan Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih harus menggunakan e-KTP saat hari pemungutan suara.

"Jadi harus ada kompromi politik di mana yang sudah e-KTP harus dimasukan, tapi kalau yang belum ber e-KTP ditemukan KPU, Kemendagri harus menerbitkan e-KTP. Maksud saya Dagri juga mengalami kelemahan dalam pemutakhiran DP4, tapi KPU juga punya kelemahan kenapa arsiran ini (31jita) tak masuk DPT," katanya.

"Maksud saya kalau ada masukan untuk segera dimasukkan saya kira sesegera mungkin, karena itu kan sudah menjadi kebijakan pemerintah. Berarti ada persoalan antara DP4 yang disampaikan Kemendagri dengan DPT yang dimutakhirkan KPU, relasi inilah yang saya kira penting untuk di mana kesalahannya yang harus dicari. Berarti ada komunikasi yang keliru antara dua lembaga itu. Kalau benar sampai 31 juta berati pemutakhirannya yang keliru atau data analisis yang disampaikan KPU yang keliru," bebernya.

Lebih lanjut ia mengapresiasi atas dibukanya posko-posko KPU di daerah-daerah untuk menampung warga yang belum masuk dalam DPT dan tidak memiliki e-KTP.

"Saya kira itu salah satu cara dan semoga itu bisa efektif. Karena itu salah satu cara menjaga partisipasi publik untuk menyelamatkan hak pilihnya agar masuk DPT. segera mungkin diputuskan agar ada kepastian DPT walau nanti ada perbaikan lagi," pungkasnya.