Kahar Muzakir jadi Ketua Komisi III DPR, Golkar dinilai tak berubah

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan Kahar Muzakir akan menjabat Ketua Komisi III DPR menggantikan Bambang Soesatyo yang dilantik menjadi Ketua DPR. Peneliti Senior Forum Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mengatakan apa yang tersirat dari pilihan Golkar dalam menunjuk figur-figur yang akan ditetapkan pad posisi kunci paska penahanan Setnov memang belum secara signifikan menunjukkan adanya pembaharuan komitmen untuk menampilkan wajah baru partai di bawah Ketua Umum yang baru.

"Setelah menunjuk Bamsoet untuk posisi Ketua DPR, Golkar kemudian menunjuk Kahar Muzakir untuk menggantikan kursi Ketua Komisi III yang ditinggalkan Bamsoet," kata Lucius saat dihubungi merdeka.com, Senin (15/1) malam.

Apalagi, lanjut Lucius, alasan yang terungkap dari mulut Airlangga atas penunjukan Kahar adalah soal senioritas. Karena merupakan Senior di Golkar, Airlangga menganggap Kahar mampu menduduki posisi Ketua Komisi yang membidangi Hukum dan HAM tersebut.

"Walaupun kewenangan penuh mengangkat dan memberhentikan posisi kader di DPR, tetap saja keputusan yang dibuat Airlangga terkait penunjukan figur ini nampak tak menjanjikan harapan positif," ujarnya.

Lucius menilai figur yang ditunjuk nampak menyimpan potensi masalah karena berbagai hal termasuk kecenderungan sikap dan pernyataan yang kontroversial. Pada saat menjadi anggota MKD, beberapa langkah dan pernyataan Kahar sempat mengundang kontroversi.

"Termasuk ketika dia dan dua anggota MKD menghadiri jumpa pers bersama Luhut yang di saat bersamaan tengah menjadi sorotan karena namanya disebut-sebut dalam kasus Papa Minta Saham yang diselidiki MKD. Tak ayal peristiwa itu mengundang kritik dari internal DPR dan publik," ujarnya.

"Penunjukan Kahar memang sudah diputuskan oleh Golkar. Tak ada yang mampu mengubahnya. Yang tersisa adalah rasa pesimisme, apalagi Komisi III dituntut untuk bisa menuntaskan pembahasan RUU KUHP yang sudah sangat lama dibahas tanpa kepastian kapan akan berakhir."

Kahar Muzakir pernah jadi saksi kasus korupsi suap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau tahun 2012. Dia dan Setya Novanto pernah menjadi saksi di kasus korupsi pembangunan venue PON Riau. Setya Novanto dan Kahar Muzakir pernah dihadirkan di persidangan Rusli Zainal di pengadilan Tipikor Riau. Keduanya dimintai kesaksiannya perihal aliran dana dari Rusli Zainal untuk uang lobi penambahan dana PON.

Nama Kahar sempat menjadi bahan perbincangan saat sidang 'papa minta saham'. Dia membela habis Setya Novanto yang kala itu diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Dalam rapat MKD, disebutkan Kahar sampai menggebrak meja untuk membela Setya Novanto.

Kahar ngotot mempertanyakan legal standing Menteri ESDM saat itu Sudirman Said dalam melaporkan Setya Novanto ke MKD.

"Ada pihak yang ingin menganulir (laporan ke Novanto) itu. sampai ada gebrak-gebrakan meja," kata anggota MKD saat itu Syarifuddin Sudding di sela-sela rapat, Senin (30/11/2015).

Setelah didesak, akhirnya Sudding bersedia mengungkap siapa sang penggebrak meja itu, dan memang benar Golkar lah yang menjadi biang keladi kisruh dalam rapat.

"Iya. Iya. Ingin menganulir gitu lho," ujarnya.