Kalau sidang HAM sebut Indonesia salah, Jokowi harus minta maaf

Merdeka.com - International People’s Tribunal (IPT) atau pengadilan rakyat internasional di Den Haag, Belanda, tengah fokus ungkap tragedi 1965 di Indonesia. Ide pengungkapan fakta oleh penggiat HAM tanah air ini mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan bila terbukti salah, dewan mendesak pemerintah segera meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menjadi salah seorang pendukung ide pengungkapan kasus ini. Dirinya bahkan meminta Presiden Joko Widodo lakukan permintaan maaf bila sidang nanti terbukti Indonesia bersalah.

"Jika nantinya pengadilan tersebut diputuskan bahwa pemerintah Indonesia bersalah, maka Presiden Joko Widodo harus meminta maaf kepada keluarga korban, lantaran adanya pelanggaran HAM di era pemerintahan Presiden Soeharto. Posisi pemerintahan Jokowi atau siapapun pemerintahan ke depan adalah secara sadar bahwa minta maaf dan mau mengakui kesalahan," kata Desmond kepada wartawan, Kamis (12/11).

Ketua DPP Gerindra ini mengaku, pemerintah tak perlu malu untuk meminta maaf. Sebab, keluarga korban sudah 50 tahun menanti ada niat baik dari pemerintah untuk untuk hal ini.

"Tidak harus bertahan dengan malu-malu. Karena kewajiban negara menurut saya, dalam konteks pelanggaran HAM seperti ini adalah menjaga, melakukan harmonisasi perasaan rakyat," ungkap anak buah Prabowo Subianto tersebut.

Seperti diketahui, IPT untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965, digelar di Den Haag, Belanda, yang digelar pada 10-13 November 2015. Pengadilan ini secara khusus ditujukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Soeharto.

Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digagas para aktivis HAM. Pengadilan rakyat digelar karena mereka ingin membuktikan kalau benar-benar terjadi pelanggaran berat HAM pada dekade tersebut yang menurut mereka justru tidak diselidiki dan diakui oleh Indonesia.