Kapolda Jatim sebut 3 Komisioner Bawaslu tak perlu ditahan
Merdeka.com - Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf menyatakan tiga komisioner Bawaslu Jatim tidak harus ditahan saat ini sebab proses hukum tetap berjalan. Hal ini muncul setelah adanya desakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Jawa Timur dan GP Ansor yang mendesak Badan Pengawas Pemilu RI segera menonaktifkan tiga komisioner Bawaslu Jawa Timur, menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah Rp 142 miliar Pilgub Jawa Timur 2013.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang meminta penyidik Polda Jatim menangguhkan penahanan tiga komisioner Bawaslu Jawa Timur tersebut.
Alasannya, ketiga tersangka masih harus menyelesaikan pekerjaannya menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bakal digelar di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada 9 Desember mendatang.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
Menurut Kapolda Jatim saat melakukan kunjungan ke RS Bhayangkara Kediri, Jumat (5/6) untuk masalah Bawaslu pihaknya sudah koordinasi dengan Bawaslu Pusat termasuk juga dengan Pemprov Jatim.
"Proses hukum tetap berjalan tetapi kembali lagi terkait dengan apakah komisioner Bawaslu ini ditahan atau tidak di dalam hukum kan tidak harus ditahan. Kita melihat kepentingan yang lebih besar karena komisioner yang tiga ini masih mempersiapkan pemilukada serentak. Saya juga sudah mengusulkan kepada Bawaslu Pusat kalau ada harus ada penggantinya. Tapi proses ini perlu waktu," kata Kapolda Jatim.
Ditambahkan Anas Yusuf, agar semua pihak tidak perlu kuatir dengan permasalahan ini. "Tidak usah khawatir proses hukum tetap berjalan dan yang bersangkutan tetap kita dukung untuk menjalankan tupoksinya dalam persiapan pemilukada serentak," pungkas Anas. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaLaporan mengenai dugaan kecurangan terus mengalir. Beberapa laporan ditindaklanjuti karena dianggap memenuhi kriteria yang ada.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaAboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnyatiga anggota polisi itu akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) untuk penentuan nasib mereka
Baca SelengkapnyaKetiganya ada yang terjerat narkoba dan bolos dinas
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Komandan Echo TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta TKD Kepri untuk mencabut laporan kepolisian terhadap Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Batam.
Baca Selengkapnya