Kawal Pemilu 2019, KPU dapat anggaran Rp 18 triliun
Merdeka.com - Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9). Dalam rapat itu, mereka membahas anggaran kerja tahun 2019.
Setelah rapat, Komisi II DPR dan KPU sepakat anggaran kerja lembaga penyelenggara pemilu tahun 2019 sebesar Rp 18.104.139.070. Dana itu nantinya akan digunakan untuk keperluan pemilu.
"Yang disepakati Rp 18 triliun lebih dan untuk Bawaslu masih Rp 8 sekian triliun dan nanti akan kami bahas untuk tambahan Rp 1,7 triliun," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9).
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Dimana rapat pleno rekapitulasi Pilpres 2024 digelar? Sebagai informasi, rapat pleno rekapitulasi hasil Pilpres 2024 digelar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
Jika dirinci dana itu meliputi dana program dukungan manajemen tugas teknis sebesar Rp 14.577.591.387.000 dan Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan politik sebesar Rp 3.526.547.692.
Menurut Herman, dana Rp 18 triliun itu tidak sesuai dengan pengajuan dari KPU yang awalnya sebesar Rp 29 triliun. Sedangkan pagu indikatif yang diberikan maksimal hanya Rp 15 triliun.
"Kalau dari usulan KPU awal sudah jauh berkurang karena dulu perspektif menghitung anggaran Pilpres 2019 dua putaran, jadi memangkas Rp 14 triliun lebih untuk Pilpres 2019," ucapnya.
Sedangkan anggaran Bawaslu di tahun 2019 disepakati sebesar Rp 1.725.751.540.000. Dirincikan Program dukungan manajemen tugas teknis Rp 240.713.480.000. Kemudian untuk Program pengawasan penyelenggaraan Rp 8.388.020.423.000.
Anggaran dua lembaga ini, kata Herman, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat RAPBN Tahun 2019.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Lembaga Adhoc.
Baca SelengkapnyaAnggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Di tahun 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Hasyim Asy'ari melaporkan 181 anggota PPK, PPS, dan KPPS meninggal
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKetua dan anggota KPU akan hadir semuanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaSetidaknya rekapitulasi suara sudah dilakukan untuk 21 provinsi lainnya.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.
Baca Selengkapnya