Kegeraman Megawati lihat warisan Soekarno tak lagi dihargai

Merdeka.com - Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri menyatakan setelah reformasi bergulir banyak perubahan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan. Euforia demokrasi membuat elit politik saat itu melakukan berbagai perubahan yang cepat tanpa menengok sejarah.

Berbagai peninggalan pendiri bangsa, diubah sesuai kesepakatan para pemimpin kala itu. Banyak dugaan, perubahan yang cepat terhadap dasar negara Indonesia tersebut merupakan pesanan asing untuk membuka keran liberalisasi di berbagai sektor.

Mengingat semua itu, Megawati berang dan menyayangkan langkah yang tergesa-gesa tersebut. Sekarang karut-marut ketatanegaraan dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Alhasil, gesekan antara berbagai lembaga negara, konflik antara penegak hukum, intoleransi masyarakat, dan liberalisasi pasar tanpa bisa dibendung. Para pemimpin pun sampai sekarang belum mampu dicari solusi yang efektif untuk mengatasinya.

Berikut kegeraman Megawati melihat warisan Soekarno tak lagi dihargai, seperti dihimpun merdeka.com, Jumat (29):

Minta MPR jadi lembaga tertinggi negara

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal penjabaran terhadap susunan lembaga negara. Seharusnya, kata dia, dipahami seluruh landasan filosofis, sosiologis, dan historis terhadap lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)."Kita harus memahami filosofi, historis landasan negara seperti MPR. Waktu Pak Gubernur (Gubernur Lemhanas) datang untuk mengundang saya, saya menceritakan saya saksi hidup terjadinya reformasi. Kalau kemarin saya banyak dibully di sosmed, saya Presiden TAP MPR. Beliau sendiri terperangah, saya masih terkena GBHN, saya masih terkena MPR. Saya bukan Presiden visi-misi, setelah reformasi, lembaga tertinggi MPR diturunkan menjadi sama," kata Megawati di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (28/5).Saat itu, kata Megawati, ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, seluruh mata batin kenegaraan seolah dikaburkan oleh kekuatan euforia demokrasi. Kekuasaan otoriter yang mendadak jebol, tidak memberi kesempatan untuk melihat sejarah dari sumber primer, khususnya keseluruhan gagasan ideal mengenai Indonesia merdeka."Yang namanya majelis terjadi permusyawaratan rakyat. Tak bisa disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, lembaga kepresidenan. Mengapa kita tak mengembalikan kepada marwahnya, sebenarnya untuk apa MPR ini? Kalau saya yang ngomong pasti dihantam, tapi enggak apa-apa. Ini bisa dilihat lebih jernih rumusannya Majelis Permusyawaratan Rakyat diletakkan lembaga tertinggi," tambahnya.

Dukung Ibu Kota dipindah ke Palangkaraya

Ketua Umum PDI perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan sepakat dengan gagasan Presiden Soekarno memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal itu karena Jakarta dinilainya mengalami penurunan tanah."Saya setuju Ibu Kota di Palangkaraya saja, tentunya Jakarta ini makin hari makin banjir, bukan karena rakyat tidak buang sampah tapi airnya naik," kata Megawati saat mengisi acara kuliah umum di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis (28/5).Megawati melihat Palangkaraya sebagai daerah yang tepat jika dijadikan Ibu Kota. Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar dan letaknya di tengah-tengah gugusan Kepulauan Indonesia. Selain itu untuk menghilangkan stigma sentralisasi pemerintahan di Jawa."Jangan menganggap dukungan ini karena ada hubungan biologis antara saya dan Soekarno," tegasnya.

Minta pemuda tak malu nyanyi Indonesia Raya

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan perlunya mempertahankan dasar negara sebagaimana yang diletakan para pendiri bangsa. Setelah reformasi dinilainya negara ini mengadakan perubahan yang tidak seharusnya, seperti penyamaan semua lembaga negara dan amandemen UUD 1945."Ketika Bung Karno dirikan negara ini ada gagasan semesta berencana, Pak Harto adalah GBHN untuk landasan negara. Tapi sekarang selalu akan ada pemilu. Bahkan sekarang pilkada serentak. Ribut sekali," kata Megawati di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (28/5).Selain itu, Mega juga menegaskan betapa pentingnya memiliki sikap cinta tanah air. Kata Mega, sikap cinta tanah air mesti ditunjukan melalui perbuatan, bukan hanya di mulut saja."Mau nyanyikan lagu Indonesia saja malu. Lihat orang Amerika Serikat tangannya di dada. Saya tidak menghina, jangan diputarbalikkan media, tapi coba lihat, mau nyanyikan lagu Indonesia Raya saja mulut tidak terbuka. Saya dididik oleh orangtua untuk cinta dengan hati bukan lips service untuk mencintai negara ini," pungkas dia.

Desak kembalikan fungsi Lemhanas

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengaku tidak asing dengan Lembaga Ketahanan Nasional. Kata Mega, Presiden Soekarno berulangkali menyampaikan bagaimana mewujudkan Indonesia yang sepenuhnya berdaulat. Mampu meletakkan dasar-dasar pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan geopolitik dan kultur Indonesia."Saya akan mengawali dari aspek historis, berkaitan dengan seluruh dinamika politik nasional dan internasional saat itu, dialektika yang terjadi, hingga melahirkan lembaga yang sangat penting seperti Lemhanas," kata Megawati di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (28/5).Megawati menjelaskan, Lemhanas merupakan wadah untuk menggembleng dan mempertemukan calon-calon pemimpin bangsa. Megawati berpesan, jangan sampai Lemhanas hanya sebatas lembaga tukang stempel."Lembaga ini bukanlah sekadar legalitas untuk meniti karir. Bukan pula lembaga stempel sertifikasi kepemimpinan. Lembaga ini dirancang sedemikian rupa, agar para calon pemimpin dari penjuru tanah air, berkumpul, bergotong royong, melakukan kerja kolektif dan merumuskan jalan untuk Indonesia Raya," jelas Megawati. (mdk/efd)