Follow
Kemendagri akui lima kabupaten belum masuk DPT Pemilu dari KPU
Merdeka.com - Dirjen Dukcapil Kemendagri membeberkan DPT Pemilu tahun 2019 yang diterima dari KPU sejumlah 185.972.319 pemilih. Dirjen Dukcapil Zudan A. Fakrulloh menuturkan, ada lima kabupaten yang belum masuk dalam daftar itu.
"Kabupaten Blitar, Paniai, Sarmi, Asmat dan Intan Jaya,” katanya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (17/9).
Sementara data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan ke KPU, mencapai 196.545.636 jiwa. "Dengan rincian data wajib KTP sampai 31 Desember 2017 sejumlah 191.509.749 jiwa dan pemilih pemula dari 1 Januari 2018- 17 April 2018 sejumlah 5.035.887 jiwa," jelasnya.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa yang mendaftar sebagai bacabup Klaten di PKS? Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri membenarkan Youtuber Ridwan Hanif ikut penjaringan bakal calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (cawabup) Klaten 2024 yang dibuka PKS.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Dimana PDIP meraih suara terbanyak di Pileg 2019? Adapun dalam Pileg 2019, PDIP di Bali berhasil meraih 60 persen suara sedang untuk Pilpres yang mengusung pasangan Jokowi-Amin mencapai 90 persen.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
Bagaimana cara cek DPT Pemilu? Pengecekan data juga bisa dengan memasukkan nama lengkap dan tanggal lahir pada kolom yang disedaiakan
Kemendagri sudah menyandingkan antara data pemilu 2019 dari KPU dengan data DP4 milik Kemendagri. Hasil analisis pemadanan sudah disampaikan ke KPU dan dalam rapat penetapan DPT hasil perbaikan tahap pertama pada 16 September.
"Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan KPU untuk perbaikan data DPT Pemilu 2019," katanya.
Menurut Zudan, KPU hanya mengambil data DP4 Kemendagri terkait pemilih pemula saja. Kisruh dugaan banyaknya DPT ganda memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan Kemendagri.
Kewenangan Kemendagri adalah menyiapkan DAK2 (Daftar agregat Kependudukan Kecamatan) atau data penduduk yang digunakan untuk menyusun dapil. Kedua, menyiapkan DP4, yang digunakan KPU sebagai bahan pembanding dan penyanding. DP4 ini dibandingkan dengan DPT terakhir.
"Dan KPU memilih dari DP4 hanya daftar pemilih pemula, itu sudah disampaikan komisioner KPU," tegasnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya
Pemungutan suara susulan salah satunya karena musibah banjir.
Baca Selengkapnya
Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan calon di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih menunggu putusan Megawati
Baca Selengkapnya
Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca Selengkapnya
Kini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.
Baca Selengkapnya
Tito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.
Baca Selengkapnya
Perebutan kursi antara calon anggota DPR petahana dan wajah baru tersaji di beberapa daerah.
Baca Selengkapnya
Lima partai politik yang telah memenuhi syarat 100 persen.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menuntaskan agenda penetapan hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya