Keputusan soal 5 isu krusial RUU Pemilu ditunda hingga 10 Juli

Merdeka.com - Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) kembali menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial. Keputusan di tingkat Pansus ditunda hingga 10 Juli, dan diparipurnakan pada 20 Juli 2017 mendatang.

"Pansus bersepakat untuk menempuh musyawarah mufakat untuk lima isu besar, pansus sepakat paripurna 20 Juli dan tanggal 10 Juli pengambilan keputusan tingkat satu (Pansus)," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy usai lobi-lobi di ruang rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Sama halnya dengan Lukman, Wakil Ketua Pansus, Ahmad Riza Patria juga meyakini keputusan RUU Pemilu menunda pengesahan di tingkat pansus ini akan tercapai pada 10 Juli.

"Kemudian kita juga sepakat tadi bahwa yang paling penting kita berkomitmen akan selesai. Tidak ada deadlock kita sepakat dan optimis dengan hal itu," imbuh Riza Patria.

Sebelum diputuskan ditunda, rapat pansus yang menjanjikan pengesahan hari ini dimulai dengan lobi-lobi antar fraksi dan pemerintah secara tertutup. Tapi lobi kembali buntu dan mereka sepakat menunda pengesahan keputusan tersebut, yang sebelumnya dijadwalkan keputusan diumumkan hari ini.

Seperti diketahui, ada 5 isu krusial belum diputuskan secara resmi oleh DPR dan pemerintah, yaitu sistem pemilu, sistem penghitungan suara, alokasi kursi per dapil, ambang batas pencalonan anggota DPR (parliamentary treshold), dan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold).

Pengesahan di tingkat Pansus ini terus mundur. Polanya selalu sama, rapat-lobi-mundur. Alasannya ingin musyawarah dan menghindari voting, faktanya justru menunda pengesahan.

Pansus semula menjanjikan RUU Pemilu akan disahkan pada Mei 2017. Lalu seiring pembahasan dan lobi-lobi, pengesahan ditunda hingga Juni 2017 karena alotnya pembahasan. Nah, hari ini kembali ditunda hingga Juli 2017. Mundurnya pengesahan di tingkat pansus berimbas pada KPU menyiapkan Pemilu 2019.