Ketua GMPG: Dulu cicak vs buaya, sekarang cicak vs paus
Merdeka.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan, jika dulu KPK berhadapan dengan Polri disebut dengan kasus cicak vs buaya, kini perseteruan KPK dengan Pansus Angket ibarat cicak melawan paus.
"Sekarang ini cicak vs paus, dulu cicak dan buaya. Dan saat ini terjadi konsolidasi yang luar biasa, yang menghadapkan KPK dengan negara yang dibuat oleh pansus," kata Doli dalam diskusi 'Tolak hak angket KPK dan menyikapi proses hukum SN' di D'Hotel, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Dia menambahkan, dari awal pansus dibuat untuk menyelamatkan Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus proyek pengadaan e-KTP. "Pansus ini dibuat untuk Setya Novanto, bagaimana supaya ketua DPR ini selamat," cetusnya.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
Politisi yang dipecat Golkar tersebut juga mengungkapkan, KPK saat ini menjadi tidak percaya diri untuk menindaklanjuti perkara Setya Novanto. Dia menganggap, KPK membiarkan Setnov menggunakan pengaruhnya karena menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar.
"Saya melihat KPK juga grogi untuk menindaklanjuti perkara Setya Novanto. KPK ini seakan-akan membiarkan Setya Novanto ini menggunakan pengaruhnya yang menjadi ketua DPR atau Golkar, akhirnya kebingungan sendiri," tuturnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengaku optimistis jumlah dukungan kepada dirinya akan terus bertambah.
Baca SelengkapnyaHubungan Cak Imin dengan keluarga Gus Dur memanas karena isu kudeta
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan PKB hingga kini akan tetap bersama Gerindra.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi kemenangan PK Demokrat.
Baca SelengkapnyaAkmaludin Nugraha, caleg yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2024 menduga telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan caleg partainya
Baca SelengkapnyaSebelum keduanya berkonflik, ternyata masa muda Cak Imin dan Gus Yahya pernah saling akrab
Baca SelengkapnyaHubungan antara PKB dengan PBNU menjadi panas karena ada yang membuat kisruh.
Baca SelengkapnyaDengan kondisi seperti itu, ia pun meyakini jika antara dirinya dengan musuh yang baru ini dianggap sama-sama saling tahu kekuatan masing-masing.
Baca SelengkapnyaPartai Beringin tua kembali panas. Kini, giliran Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaLukman Edy menjalani pemeriksaan di Gedung PBNU buntut kisruh dengan PKB.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca Selengkapnya