Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MPR: Publik tak percaya DPR dan partai politik, gawat ini

Ketua MPR: Publik tak percaya DPR dan partai politik, gawat ini Ketua MPR Zulkifli Hasan. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan pandangannya terkait refleksi akhir tahun 2017. Zulkifli mengatakan publik merasa tidak percaya lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik selama tahun 2017. Temuan ini didapat setelah berdiskusi bersama para pakar dan ahli.

"Jadi publik tidak percaya kepada DPR, kan gawat ini. Dan publik mulai tidak percaya pada partai politik," kata Zulkifli di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).

Selain DPR dan partai, kata Zulkifli, publik juga merasa tidak percaya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur besar. Publik menilai baik DPR, partai hingga ormas tak lagi menyuarakan aspirasi mereka.

Orang lain juga bertanya?

Zulkifli menuturkan alasan lain yang menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada DPR dan partai karena tidak adanya saluran bagi mereka menyampaikan aspirasi.

"Karena apa yang dirasakan mereka yang harusnya diperjuangkan oleh ormas dan parpol tidak terjadi," ujarnya.

Dia mencontohkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol). Zulkifli mengaku mendapat informasi bahwa 8 fraksi partai di DPR mendukung peredaran minuman keras.

Sikap itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat agar minuman keras tidak dijual bebas di warung-warung. Dengan sikap itu, publik merasa tidak terwakili oleh DPR.

"Saya dengar 8 parpol setuju peredaran itu saya menolak keras dari awal. Publik tidak ingin miras itu ada di warung-warung. Karena akan membahayakan generasi muda kita," tandasnya.

Ketua Umum PAN ini juga menyayangkan pengamat dan akademisi yang mulai minim menyuarakan kritik kepada keadaan sosial saat ini. Hal ini menyebabkan munculnya pemuka agama yang menyuarakan aspirasi publik lewat kegiatan ceramah-ceramah.

"Jadi para pengamat politik, pengamat ekonomi yang lain-lain itu yg dulu bisa memberikan kritik dan sebagainya mulai hilang itu diambil alih peran itu oleh ustaz-ustaz yang ceramah dengan fasih ceramah di hari Jumat-jumat ganti posisi," ucap Zulkifli.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing

DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.

Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan: Pemilu Paling Buruk Waktu Pilgub DKI
Zulkifli Hasan: Pemilu Paling Buruk Waktu Pilgub DKI

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, pemilu paling buruk pernah terjadi saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo

Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif

Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ustaz Dasad Blak-blakan Ungkap Derajat Anggota DPR, Penjelasannya Simpel Tapi Dalam Menusuk
Ustaz Dasad Blak-blakan Ungkap Derajat Anggota DPR, Penjelasannya Simpel Tapi Dalam Menusuk

Penceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Kepercayaan ke MK Sudah Mulai Pulih, KPK Belum Tunjukkan Tanda Recovery
Survei Indikator: Kepercayaan ke MK Sudah Mulai Pulih, KPK Belum Tunjukkan Tanda Recovery

Survei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse

Baca Selengkapnya
Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap MK Turun Usai Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap MK Turun Usai Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Dalam survei dilakukan Populi Center, tingkat kepercayaan publik terhadap MK mencapai 54,8 persen.

Baca Selengkapnya
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat

Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat

Baca Selengkapnya
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK

Di media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.

Baca Selengkapnya