Ketua MPR: Publik tak percaya DPR dan partai politik, gawat ini
Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan pandangannya terkait refleksi akhir tahun 2017. Zulkifli mengatakan publik merasa tidak percaya lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik selama tahun 2017. Temuan ini didapat setelah berdiskusi bersama para pakar dan ahli.
"Jadi publik tidak percaya kepada DPR, kan gawat ini. Dan publik mulai tidak percaya pada partai politik," kata Zulkifli di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).
Selain DPR dan partai, kata Zulkifli, publik juga merasa tidak percaya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur besar. Publik menilai baik DPR, partai hingga ormas tak lagi menyuarakan aspirasi mereka.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana menurut Zulhas berpartai itu? 'Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024,' ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang Zulhas katakan tentang PAN? “Memang PAN lahir dari rahim Muhammadiyah, tetapi sejatinya perjuangan Muhammadiyah adalah untuk bangsa. Maka inklusivitas PAN hari ini adalah mandat perjuangan yang niscaya. PAN juga milik NU, bahkan melintasi batas-batas ormas, agama, suku, bahasa, warna kulit. PAN adalah partai milik semua anak bangsa. Matahari yang selalu menyinari tanpa membeda-bedakan.“ Tutur Zulhas dalam pidato politiknya pada Peringatan HUT ke-25 PAN di Jakarta (28/8).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana DPR menjaga citra wakil rakyat? 'Apresiasi kinerja Bareskrim Polri yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menangkap pelaku peredaran narkoba. Harus selalu seperti ini, meski pelakunya itu oknum politisi, oknum pejabat, hingga oknum aparat sekalipun. Tidak boleh ada ketakutan. Ketahuan, terbukti, sikat. Karena mereka ini yang jelas-jelas punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa, tapi malah merusaknya dengan keegoisan pribadi,' ujar Sahroni, Senin (27/5).
Zulkifli menuturkan alasan lain yang menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada DPR dan partai karena tidak adanya saluran bagi mereka menyampaikan aspirasi.
"Karena apa yang dirasakan mereka yang harusnya diperjuangkan oleh ormas dan parpol tidak terjadi," ujarnya.
Dia mencontohkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol). Zulkifli mengaku mendapat informasi bahwa 8 fraksi partai di DPR mendukung peredaran minuman keras.
Sikap itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat agar minuman keras tidak dijual bebas di warung-warung. Dengan sikap itu, publik merasa tidak terwakili oleh DPR.
"Saya dengar 8 parpol setuju peredaran itu saya menolak keras dari awal. Publik tidak ingin miras itu ada di warung-warung. Karena akan membahayakan generasi muda kita," tandasnya.
Ketua Umum PAN ini juga menyayangkan pengamat dan akademisi yang mulai minim menyuarakan kritik kepada keadaan sosial saat ini. Hal ini menyebabkan munculnya pemuka agama yang menyuarakan aspirasi publik lewat kegiatan ceramah-ceramah.
"Jadi para pengamat politik, pengamat ekonomi yang lain-lain itu yg dulu bisa memberikan kritik dan sebagainya mulai hilang itu diambil alih peran itu oleh ustaz-ustaz yang ceramah dengan fasih ceramah di hari Jumat-jumat ganti posisi," ucap Zulkifli.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaKetum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, pemilu paling buruk pernah terjadi saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaDalam survei dilakukan Populi Center, tingkat kepercayaan publik terhadap MK mencapai 54,8 persen.
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaDi media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.
Baca Selengkapnya