Ketum Golkar jadi menteri, PKS sebut rakyat akan tagih janji Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo hingga kini belum mengganti Airlangga Hartarto dari kursi Menteri Perindustrian meski merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai rakyat akan menagih apapun janji Jokowi termasuk larangan rangkap jabatan di tahun politik.

"Tapi menurut saya memang ini sudah menjadi tahun politik dan karenanya presiden dan para menteri pasti ditagih oleh rakyat tentang komitmen-komitmennya dan janji-janji kerjanya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

Dia menyinggung alasan Jokowi tidak mengganti Airlangga karena sulit mencari penggantinya untuk diplot di pos Menperin. Namun, Hidayat menyadari perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.

"Secara prinsip pertama, apa yang disampaikan pak Jokowi dari awal dulu bahwa sudah ditegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan. Tapi juga publik tau kalau reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden," tegasnya.

Untuk itu, Wakil Ketua MPR ini menyerahkan penilaian soal keputusan Jokowi mempertahankan Airlangga dalam kabinet kepada rakyat.

"Dan sikap rakyat itu nanti akan terlihat pada waktu pilpres nanti pasti rakyat akan menagih," tandasnya.

Desakan agar Airlangga mundur dari jabatan Menteri Perindustrian muncul sejak terpilih menjadi Ketum Golkar dalam Munaslub beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditemui seusai pelantikan Mensos baru dengan sisa masa jabatan periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) mengungkap alasan tidak mencopot Airlangga dari jabatan Menperin.

"Ini kan tinggal satu tahun (periode kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla) saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang (Menteri Perindustrian) baru, ini belajar bisa 6 bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," ungkap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga melihat Airlangga memiliki kapabilitas yang bagus. Selama menjabat sebagai Menperin, mantan Ketua Komisi VII DPR itu dinilai bekerja optimal. (mdk/fik)