Ketum PPP Kena OTT KPK, Fadli Nilai Jokowi Gagal Ciptakan Good Governance

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berhasil menciptakan pemerintahan yang baik. Hal ini ia katakan menanggapi peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy karena kasus suap dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya ini kan OTT ini menunjukkan bahwa pemerintah Pak Jokowi ini tidak berhasil di dalam menciptakan good governance dan correct leadership, good governance itu kan yang dijanjikan artinya Pak Jokowi tidak bisa mengontrol kementeriannya sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3).

Fadli heran mengapa orang terdekat presiden bisa melakukan hal semacam itu. Dia pun menilai Jokowi gagal menerapkan pemerintahan yang bersih.

"Bagaimana orang yang terdekat Presiden sendiri bisa melakukan hal ini. Artinya presiden gagal di dalam melakukan penertiban reformasi birokrasi dan juga kontrol untuk menciptakan good governance itu," ungkapnya.

Sedangkan terkait temuan sejumlah uang di kantor Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Fadli meminta itu segera dijelaskan. Namun, belum ada penjelasan dari KPK mengenai uang sitaan itu terkait kasus atau bukan. Menteri Agama juga bakal klarifikasi ke KPK ihwal uang yang disita dari ruang kerjanya itu.

Sebelumnya, KPK membeberkan nominal uang yang disita dari Kantor Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut terkait terkait dengan kasus pembelian beli yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Totalnya ada sekitar Rp 180 juta ditambah USD 30.000.

"Kemarin telah melakukan penyitaan terhadap uang yang ditemukan di laci meja kerja Menteri Agama. Uang ini akan diklarifikasi juga dalam rupiah sekitar Rp 180 jutaan dan dalam Dolar AS sekitar USD 30 ribu," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

Uang tersebut kemudian akan dibahas penyidik KPK dan menjadi bagian dari pokok perkara kasus tersebut. Terkait juga dengan publikasi yang diperoleh dari lokasi penggeledahan lain yaitu Kantor DPP PPP dan rumah Romahurmuziy di Condet.

"Akan kami lakukan analisis lebih lanjut karena kami juga ada bukti-bukti terkait barang-barang yang disita," jelas dia.