Follow
Komnas HAM nilai KPU tertutup
Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas JAM) menyayangkan tertutupnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama ketika KPU melibatkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tidak melibatkan Komnas HAM.
Komisioner Komnas HAM Natalis Pigai mengatakan, sebelum pilpres, Komnas HAM dilibatkan dalam Pemilu Legislatif, bahkan dimintai masukan. Tetapi saat pilpres KPU tidak diberikan kesempatan memberikan masukan.
"Tapi tentu jujur saja kami sampaikan bahwa khusus pemilu legislatif, itu KPU melaksanakan berbagai rekomendasi Komnas HAM, cukup banyak. Tapi kayaknya pilpres mereka tidak terbuka ya. Penyelenggaraannya lebih tertutup," jelasnya di Hotel Green Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/6).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
Dia menambahkan, Komnas HAM sudah meminta bertemu dengan KPU. Lalu mereka juga sudah mengajukan waktu untuk mendengarkan visi dan misi dari kedua calon presiden. Dan terakhir, KPU tidak meminta rekam jejak capres tentang HAM kepada Komnas HAM.
"Tapi KPU tidak mengakomodir, mungkin kita memahami, mungkin ada yang setuju tapi kan mereka kolektif kolegial. Keputusannya bersama, jadi kami maklumi juga," ungkap Natalis. (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan komisioner
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius usai kedapatan absen di sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya
Publik kini tidak lagi dapat melihat perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 kala mengakses laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ dikembangkan KPU RI.
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Sebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca Selengkapnya
Adies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca Selengkapnya
Bahkan jajaran komisioner KPU pun tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan.
Baca Selengkapnya
Tudingan itu sebelumnya disampaikan Tim Hukum Nasional AMIN saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
KPU diduga membatasi tugas pengawasan Bawaslu seperti yang diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca Selengkapnya
Aria Bima juga percaya bahwa Pemilu akan berjalan dua putaran.
Baca Selengkapnya