Kontroversi Menteri Yasonna obok-obok parpol terancam angket DPR

Merdeka.com - Belum genap setahun menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly sudah banyak mengundang kontroversi. Bukan karena statemen-statemennya, namun kebijakan yang dikeluarkan khususnya soal kepengurusan partai politik yang terjadi perpecahan di internal.

Tak lama setelah diangkat menjadi menteri, Yasonna langsung mengeluarkan keputusan mengesahkan kepengurusan PPP di bawah pimpinan Romahurmuziy (Romi). Kebijakan ini langsung mengundang kecaman dari politisi Senayan yang mendukung Suryadharma Ali (SDA) yang sedang melakukan perlawanan dengan Romi.

Romi diketahui memang ingin membawa PPP bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Sementara lawannya, SDA ingin PPP tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi penyeimbang pemerintah.

Pengesahan Yasonna ini dinilai banyak kejanggalan dan menabrak aturan. Sebab dalam UU Parpol bahwa konflik internal partai harus diselesaikan lebih dulu sebelum disahkan pemerintah. Pengesahan Yasonna ini dinilai politis, karena baru saja dilantik jadi menteri langsung mengesahkan kepengurusan PPP, tanpa mengkaji terlebih dahulu.

SDA dan kubunya tidak terima dengan pengesahan ini, mereka tak mau PPP begitu saja diambil alih oleh Romi yang notabene merupakan mantan anak buah SDA sendiri. Alhasil, SDA dan tim hukumnya melakukan gugatan ke PTUN atas keputusan Menkum HAM tersebut.

Setelah melakukan sejumlah persidangan dan mengkaji beberapa bukti yang diajukan penggugat, hakim PTUN membatalkan surat keputusan Menkum HAM atas pengesahan kepengurusan PPP kubu Romi. Namun Yasonna tetap tak mau dikalahkan, pihaknya berencana ajukan banding atas putusan PTUN ini.

"Tapi dalam prinsipnya kami kan harus membela keputusan kami, kan begitu," tegas Yasonna di Istana Wakil presiden, Jakarta, Selasa (3/3) lalu.

Meski demikian, Yasonna mengaku tetap mendorong islah di tubuh partai berlambang Kabah tersebut. Kubu Djan Faridz dan kubu Romi belum mau menyudahi dualisme kepengurusan.

"Saya kan sudah mendorong. Dorong islah terus. Nanti sudah dapat keputusannya saya lihat (putusan PTUN)," ujar Yasonna.

Tak hanya PPP (mdk/rnd)