KPU Bekasi susun mekanisme pengumuman bagi mantan terpidana korupsi maju pilkada

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, belum menetapkan mekanisme pengumuman bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mendaftar menjadi calon wali kota di Pilkada serentak tahun depan.

"Dalam peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016, bahwa mantan terpidana korupsi harus mengumumkan dirinya pernah menjadi terpidana korupsi sebelum mendaftar ke KPU," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmarasandi, Kamis (14/12).

Dalam peraturan tersebut tak dijelaskan detail mekanisme pengumumannya. Pihaknya akan membuat mekanisme lebih detail agar dilaksanakan oleh calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana korupsi.

"Sekarang ini masih disusun, mungkin satu minggu lagi selesai, karena pendaftaran sudah dibuka mulai 1 Januari 2018," kata Ucu.

Jika mengacu di daerah di Jawa Tengah, calon yang pernah menjadi terpidana korupsi mengumumkan dirinya pernah menjadi terpidana korupsi melalui media massa cetak. Bukti itu menjadi syarat untuk mendaftarkan dirinya di KPU. "Kita bisa mengadopsi itu," kata dia.

Dia menegaskan, jika ada bakal calon wali kota maupun wakil walikota Bekasi tak memenuhi persyaratan itu, otomatis akan ditolak.

Untuk diketahui, Mochtar Muhammad yang pernah divonis 6 tahun penjara oleh MA dalam kasus korupsi, bakal maju dalam Pilkada Kota Bekasi tahun depan. PDI Perjuangan mengusung mantan wali kota Bekasi periode 2008-2013 itu menjadi calon tunggal.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Nicodemus Godjang siap mengumumkan Mochtar Muhammad pernah menjadi terpidana korupsi.

"Nanti akan kami umumkan, karena itu perintah dari Undang-Undang," katanya.