Follow
KPU jamin dokumen tetap rahasia jika parpol konsultasi pendaftaran capres-cawapres
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan koalisi partai politik yang mendaftarkan bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk mempersiapkan dokumen dengan baik. Tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres sendiri masih berlangsung, dimulai 4 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2018 nanti.
"Mudah-mudahan parpol itu mempersiapkan dokumen para capres dan cawapresnya dengan baik," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (6/8).
Arief meyakini, partai politik tidak mungkin baru menyiapkan dokumen dengan sistem kebut semalam sebelum mendaftarkan ke KPU. Karena itu, jika parpol sudah menetapkan nama jagoannya, diharapkan dapat segera menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan.
-
Apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk persyaratan PPS Pilkada 2024? Dokumen yang Perlu Dipersiapkan untuk Persyaratan PPS Pilkada 2024 - Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.- Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah satu lembar.- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir. - Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.2. Tidak menjadi anggota Partai Politik.3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika. 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam lima tahun terakhir.8. Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.9. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.11. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.12. Sehat rohani. - Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.- Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.- Pas foto berwarna 4x6 sebanyak satu lembar. - Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun.- Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
"Jadi kalau sudah mulai kelihatan siapa saja yang mungkin akan dicalonkan itu mulai sekeang dokumennya mulai disiapkan, karena tidak mungkin putusannya malem terus tiba-tiba langsung siapkan dokumen," ucap dia.
Selain itu, Arief juga menyarankan kepada parpol untuk melakukan konsultasi dengan KPU terlebih dahulu dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dia pun memastikan kerahasiaan dapat terjamin.
"Supaya nanti saat pendaftaran seluruh dokumen bisa dinyatakan sah dan diterima. Rahasia terjamin," ujar Arief.
KPU ingatkan capres-cawapres jaga kesehatan
Arief juga mengigatkan bakal capres dan cawapres untuk menyiapkan diri dengan baik dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan. Dia khawatir euforia pendaftaran capres-cawapres berlangsung hingga malam hari.
"Kami ingatkan juga biasanya pesta pendaftaran itu sampai larut malam, jadi daftarnya ke KPU sebentar tapi pestanya sampe malam, kami ingatkan karena pemeriksaanya satu hari setelah pendaftaran langsung pemeriksaan kesehatan," katanya.
Arief menjelaskan, biasanya pemeriksaan kesehatan akan didahului dengan puasa beberapa jam. Karenanya, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden diingatkan untuk mempersiapkan diri dengan baik.
"Biasanya pemeriksaan didahului dengan puasa beberpa jam. Itu artinya kalau misalnya pemeriksaan jam 7 atau jam 8 maka, 8 jam sebelumnya harus puasa," ucapnya.
Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terkait dengan hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk mempersiapkan syarat dokumen yang akan digunakan.
Baca Selengkapnya
Bahkan jajaran komisioner KPU pun tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan.
Baca Selengkapnya
Seluruh parpol sudah sepatutnya membuka semua informasi kepada publik
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam pastikan data Sirekap Aman meski pakai server luar negeri
Baca Selengkapnya
Selama kampanye, masing-masing Paslon diingatkan untuk tolak politik identitas
Baca Selengkapnya
Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.
Baca Selengkapnya
KPU RI menjamin tidak ada kebocoran pertanyaan pada debat perdana capres dan cawapres di Pilpres 2024 yang akan digelar pada 12 Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca Selengkapnya
Tiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca Selengkapnya
Ini akan menambah citra caleg di mata masyarakat sehingga berdampak positif pada perolehan suara di Pileg 2024.
Baca Selengkapnya
Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.
Baca Selengkapnya