Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU Serahkan Protes Kubu Prabowo Saat Debat Capres pada Bawaslu

KPU Serahkan Protes Kubu Prabowo Saat Debat Capres pada Bawaslu BPN Prabowo sempat protes ke KPU saat debat berlangsung. ©2019 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui adanya komplain dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) saat jeda debat capres kedua yang digelar Minggu (17/2) malam. Komplain tersebut terjadi pasca pernyataan Capres nomor urut 01, Jokowi yang dinilai menyerang capres nomor urut 02, Prabowo secara personal.

"Ya memang ada komplain, ada keberatan soal disampaikannya pertanyaan itu. Tapi kan debat harus jalan, nanti kalau ada keberatan silakan saja, betul enggak itu sebagaimana yang masuk dalam regulasi," kata Arief di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Namun soal runutan kejadian, Arief enggan menjelaskan rinci. Dia mengaku situasi sangat padat sehingga tak mengingat hal tersebut secara detil.

Orang lain juga bertanya?

"Tapi kalau kronologis kejadiannya seperti apa ya, itu crowded sekali saya tidak ingat," tambah dia.

Menurut Arief, saat itu seluruh komponen penyelenggara Pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melihat kejadian yang dipersoalkan antara kubu 02 dengan KPU. Karenanya, Bawaslu dapat menindaklanjuti bila memang ditemukan keberatan seperti ditudingkan.

"Kan ada Bawaslu juga di situ langsung mengawasi, hadir di dalam ruangan, kita tunggu saja hasil pemeriksaan di Bawaslu," terang Arief.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima membenarkan ketegangan antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan KPU saat jeda debat capres kedua.

Hal itu, lanjut Aria, disebabkan protes BPN kepada KPU soal pernyataan Joko Widodo dianggap menyerang personal Prabowo soal tanah di Aceh dan Kalimantan saat debat.

Diketahui, saat segmen jeda dalam debat Pilpres 2019 kedua, BPN Prabowo-Sandi mendatangi KPU dan memprotes tindakan Jokowi yang membuka kepemilikan aset Prabowo berupa ratusan ribu hektare tanah di Kalimantan dan Aceh.

Mereka menganggap Jokowi telah melanggar tata cara debat capres. Juru bicara BPN Ferdinan Hutahaean mengatakan pihaknya berhak melakukan protes ke KPU karena merasa ada aturan tata cara debat yang dilanggar. Aksinya melakukan protes kemudian ditengahi oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga ada di dalam lokasi debat, Hotel Sultan Jakarta.

Reporter: Muhammad Radityo

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Rapat Evaluasi Debat Pertama Capres, Timses Anies, Prabowo dan Ganjar Hadir
KPU Rapat Evaluasi Debat Pertama Capres, Timses Anies, Prabowo dan Ganjar Hadir

Sejumlah catatan muncul setelah debat pertama capres yang berlangsung pada Selasa (12/12).

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu

Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.

Baca Selengkapnya
FOTO: Protes Kecurangan Pemilu, Massa Bakar Ban dan Caleg Bikin Laporan di Bawaslu DKI
FOTO: Protes Kecurangan Pemilu, Massa Bakar Ban dan Caleg Bikin Laporan di Bawaslu DKI

Kantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).

Baca Selengkapnya
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP

Pelaporan tersebut dilakukan karena TKN Prabowo-Gibran menilai Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu oleh Gibran.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Segera Putuskan Kasus Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Sudah Dapat Titik Temu
Bawaslu Segera Putuskan Kasus Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Sudah Dapat Titik Temu

Jika dalam penelusuran ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti-nya sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya
Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia, Ketahui Jenis-Jenisnya
Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia, Ketahui Jenis-Jenisnya

Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Kembali Protes Pencalonan Prabowo-Gibran, KPU: Harusnya Keberatan Sejak Awal Pemilu
Anies-Cak Imin Kembali Protes Pencalonan Prabowo-Gibran, KPU: Harusnya Keberatan Sejak Awal Pemilu

Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan dalil-dalil kubu Anies-Imin soal pencalonan Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat formil.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jawab Kritik Megawati soal Kecurangan Pemilu 2024
Bawaslu Jawab Kritik Megawati soal Kecurangan Pemilu 2024

Bagja menerima atas kritik yang disampaikan oleh Megawati, dan akan memperbaikinya.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Pleno Panas, Amarah Ketua KPU Meledak Hingga Tunjuk-tunjuk Saksi PKB!
VIDEO: Rapat Pleno Panas, Amarah Ketua KPU Meledak Hingga Tunjuk-tunjuk Saksi PKB!

Proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Sidang Sengketa Pilpres, Bawaslu Singgung Cuitan Akun Kemhan Lewat Tagar Dukungan ke Prabowo
Sidang Sengketa Pilpres, Bawaslu Singgung Cuitan Akun Kemhan Lewat Tagar Dukungan ke Prabowo

Insiden Kemhan mencuitkan unggahan dengan tagar PrabowoGibran ramai dan viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya