Follow
Kubu Djan Faridz: PPP sulit islah kalau Menkum HAM berpihak
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV selama dua hari di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Mukernas pimpinan Emron Pangkapi ini ditolak oleh PPP kubu Djan Faridz.
Sekjen PPP Kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusuma mengatakan, PPP terancam jadi ormas bila tidak bisa islah. Apalagi Menkum HAM Yasonna Laoly tidak bisa menunjukkan profesionalnya.
"Sulit islah kalau Menkum HAM berpihak. Harusnya islah dulu baru Menkum HAM keluarkan islah. Ini sudah diulang-ulang, keluarkan SK baru islah," kata Dimyati di DPR, Jakarta, Kamis (25/2).
-
Mengapa PDIP siap menjadi oposisi? Sebab, dia menyebut PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
-
Kenapa PPP melihat perkembangan koalisi lain? Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga melihat perkembangan dari koalisi lain sebelum menentukan sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap terkait menjadi oposisi? Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sebelum menentukan kesiapan menjadi oposisi.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Apa yang akan dilakukan PDIP sebelum menentukan sikap? 'Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan,' kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
Dimyati menegaskan, dalam undang-undang partai politik, tak ada kewenangan Menkum HAM untuk memparpanjang SK. Apalagi PPP belum menemukan konsep untuk islah.
"Saya sepakat dengan Pak Luhut, kalau tak islah PPP bisa jadi ormas," ucapnya.
Seharusnya, lanjut Dimyati, Menkum HAM tak turut campur dan tidak memihak salah satu kubu di PPP yang berkonflik. Menkum HAM diharapkan tidak menggunakan kesewenang-wenangannya.
"Saya berharap Menkum HAM menarik dulu, SK itu diputihkan lah. Islah baru muktamar kemudan Menkum HAM keluarkan SK. Seperti kata Pak Luhut, PPP bisa jadi ormas kalau tidak islah, kasihan yang di daerah bisa marah ke pengurus pusat," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menduga PKB sebenarnya tidak nyaman berkoalisi dengan PKS.
Baca Selengkapnya
Trubus khawatir, sikap FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang
Baca Selengkapnya
Arsul Sani PPP: Teman-Teman Dengar Kemungkinan Sandiaga Tak Pilih jadi Cawapres Ganjar
Baca Selengkapnya
Cak Imin menegaskan PKB hingga kini akan tetap bersama Gerindra.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca Selengkapnya
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya
Keduanya dinilai akan bersama jika Pilpres 2024 berjalan dua putaran
Baca Selengkapnya
Muhamad Mardiono telah melakukan konsolidasi pemenangan, bertemu dan menyerap aspirasi jutaan masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut Irma, jika PDIP masih di dalam pemerintahan, maka diibaratkan seperti kura-kura
Baca Selengkapnya