Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjamin, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap dilaksanakan. Hal itu sebagai penegas atas beredarnya isu pengunduran pemilu dari jadwal yang ditentukan.

"Ingin saya sampaikan tahun depan itu diadakan pemilu. Dan saya ingin memastikan untuk kesekian kalinya, pemilu (2024) itu jadi," ujar Mahfud saat Pidato di acara Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta Selatan, Sabtu (25/3)

Alasannya, kata Mahfud, pelaksanaan pemilu sudah tidak bisa lagi ditunda karena bisa melanggar konstitusi. Ia menyebut bahwa pemilu sudah diatur dan harus dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.

"Kalau mundur itu pemilu melanggar konstitusi. Kenapa? Karena kata konstitusi itu berkata pemilu itu 5 tahun. Tidak boleh lewat sehari pun Presiden itu menjabat lima tahun tepat. Tidak boleh lewat sehari pun," tegasnya.

Dia menggambarkan jika, Presiden Joko Widodo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2019. Sehingga, lima tahun selanjutnya atau 20 Oktober 2024 mendatang harus sudah ada proses pergantian Presiden melalui sistem Pemilu.

"Lewat dari itu melanggar konstitusi. Apa bisa diubah? bisa tapi diubah dulu konstitusinya dan itu tidak mudah," lanjut Mahfud.

Ia menjelaskan proses merubah konstitusi tidaklah mudah. Karena, harus ada satu pertiga suara anggota DPR, MPR, dan DPD yang sepakat untuk melakukan proses perubahan. Lalu dibentuk badan pekerja dari susunan anggota DPR, MPR dan DPD.

Meski sudah ada tatacaranya, kata Mahfud, melihat konfigurasi politik di parlemen saat ini, perubahan konstitusi tidak akan tercapai. Sebab, parpol-parpol sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden

"Karena PDI-P nolak perpanjangan. Demokrat nolak. Nasdem nolak. PKS nolak. Ini sudah hampir separuh. Nggak akan ada sidang MPR. Nah dalam keadaan itu negara ini menjadi chaos. Masa jabatan habis yang baru belum diangkat karena oleh konstitusi tidak bisa diangkat," tambah Mahfud.