Mahfud Sebut Pilkada Lewat DPRD Modus Politik Uangnya Borongan Pakai Agen

Merdeka.com - Menko Polhukam, Mahfud MD, bercerita soal politik uang yang berpotensi terjadi bila dilangsungkannya Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada tidak langsung. Menurutnya, akan terjadi politik uang yang masif dengan cara borongan.

"Kalau lewat DPRD (memilihnya), politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen. Di zaman orde baru dipilih DPRD, ternyata ini dianggap tidak baik, dominasinya luar biasa, politik uang di mana-mana orang di DPRD itu dibayar," kata Mahfud bercerita sistem pemilihan Zaman Orde Baru saat membuka acara Kawal Pemilu 2020 di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

Mahfud melanjutkan, sistem tidak langsung juga mendorong aksi 'teror' DPRD kepada kepala daerah, seperti mengatakan laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya.

"Korbannya dulu ada di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan," ujar Mahfud menceritakan.

Alasan Beralih ke Pilkada Langsung

Karena dinilai banyak mudaratnya, sistem pemilihan direvisi menjadi langsung. Saat itu, pemerintah berharap dapat memangkas praktik kotor sebelumnya. Meski pada kenyataannya, praktik politik uang belum dapat dipangkas.

"Ternyata kalau lewat rakyat itu eceran, sama aja, tambah boros. Sama. Itu eksperimen dari Pilkada kita," jelas Mahfud.

Karenanya, Menko Mahfud berpandangan, apa pun plus dan minusnya Pilkada adalah pilihan rakyat dan ketentuan Undang-Undang berlaku sekarang.

"Jadi apa pun, kita harus laksanakan pemilu rakyat tahun 2020 dengan sebaiknya," tegas Mahfud.

Evaluasi Pilkada Tidak Langsung

Wacana Pilkada Tidak Langsung berkembang usai pernyataan Mendagri Tito Karnavian. Menurut Tito, banyak yang harus dievaluasi bila Pilkada dilangsungkan secara langsung seperti periode sebelumnya.

Sekurangnya, ada dua alasan yang menjadi preseden Mendagri Tito pertama tingginya biaya politik dan kedua potensi konflik di masyarakat.