Manuver Politik Mengejutkan Selama 2018

Merdeka.com - Sepanjang 2018, berbagai manuver politik dilakukan guna mengamankan posisi partai maupun personal jelang Pemilu dan Pilpres 2019. Mulai dari penentuan koalisi di Pilpres 2019, maupun peralihan kader ke partai lain.

Menjelang penghujung tahun, Merdeka.com mencoba merangkum beberapa manuver politik yang terjadi sepanjang 2018. Seperti langkah politik Demokrat yang memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, hingga perebutan kursi pimpinan DPD.

Adapun manuver politik mengejutkan selama 2018 sebagai berikut:

SBY Bebaskan Kader Pilih Capres di Pilpres 2019

Demokrat memutuskan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019. Walaupun begitu, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak mengharuskan mendukung Prabowo di pesta demokrasi tahun depan.

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyampaikan partainya sangat demokratis dan tak mempersoalkan jika kepala daerah yang diusung partainya justru memilih capres-cawapres berbeda dari yang diusung partai.

Menurut Ibas, apa yang dilakukan kepala daerah itu hanya persoalan pilihan personal di bilik suara. Kader atau simpatisan Gerindra maupun PDIP sebagai partai yang kadernya sebagai capres juga belum tentu memilih pasangan yang diusung partainya.

"Apakah partai PDIP dan Gerindra seratus persen kadernya atau simpatisannya juga akan mendukung hal yang sama? Belum tentu. Kembali ke masing-masing pribadi kan, datang ke bilik," jelas dia di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu, 11 November 2018.

Dia menjelaskan, survei internal partainya menyatakan bahwa mayoritas kader akan memilih Prabowo-Sandi. Tapi ada juga yang memilih Jokowi karena faktor wilayah dan kultural. Bagi kadernya yang memilih Jokowi-Ma'ruf, pihaknya tak akan memberi sanksi.

"Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment (hukuman). Kita hanya bisa menyerukan, tapi kalau memberikan punishment tidak bisa," jelas Ibas.

OSO Ambil Alih DPD

Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD RI menggantikan kepemimpinan Mohamad Saleh pada Selasa (4/4/2017). Saleh sendiri menjabat sebagai pemimpin DPD usai Irman Gusman yang terjaring operasi tangkap tangan KPK dalam kasus aliran gula pada 17 September 2016.

Usai OSO memimpin, ramai-ramai anggota DPD memutuskan bergabung dengan Partai Hanura. Bahkan kala itu, Sarifuddin Sudding yang masih menjabat sebagai Sekjen Hanura mengklaim ada 70 anggota DPD RI yang merapat ke partainya.

Namun kepemimpinan OSO tidak berjalan mulus. Pasalnya, dia mendapatkan perlawanan dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas. OSO dan Hemas berbeda pendapat terkait soal tata tertib pimpinan DPD yang dipangkas dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Akibat aturan baru itu, Farouk Muhammad dan GKR Hemas tersingkir dari posisi pimpinan DPD setelah terpilihnya OSO sebagai Ketua DPD.

Farouk dan GKR Hemas melakukan perlawanan hukum ke meja hijau soal tata tertib itu dan menang di MA. Meski begitu, MA tetap melantik OSO, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD RI yang baru.

Kemudian, Hemas tidak mengakui kepengurusan OSO. Hingga kini anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu harus diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan. Alasannya karena sudah tak lagi menghadiri rapat DPD.

Istri Sri Sultan Hamengkubuwana X itu memutuskan akan mengambil jalur hukum atas keputusan tersebut. Hemas menilai, kepemimpinan OSO juga belum memiliki legalitas hukum. Sehingga dia akan terus melawan dan tidak mau mengakui kepemimpinan Ketua Umum Hanura itu.

Anggota Badan Kehormatan DPD RI, Gede Pasek Suardika membantah Hemas diberhentikan sementara karena pengaruh pimpinan DPD yang diketuai oleh OSO. BK DPD RI memutuskan memberhentikan Hemas sementara lantaran sudah 12 kali tidak hadir dalam sidang paripurna. Bukan hanya Hemas, senator asal Riau, Maimana Umar, juga turut diberhentikan sementara dengan alasan yang sama.

TGB Akhirnya Pilih Golkar

Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) memilih berlabuh di Partai Golkar sejak 20 Desember 2018 usai mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat. Pengunduran diri partai yang mengusungnya selama dua periode sebagai Gubernur NTB dilakukan TGB menjelang Pilpres 2019.

TGB mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri dari Demokrat sejak tanggal 19 Juli 2018 silam. Bahkan, dia mengaku, pengunduran dirinya telah diketahui Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Alasan pribadi saja. Saya memang menyampaikan pengunduran diri karena pribadi. Saya merasa saatnya mundur dan saya sampaikan apresiasi saya," jelas TGB.

Hingga akhirnya dia menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur NTB. TGB memutuskan membantu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. Bahkan, berjanji akan berupaya sekuat tenaga memenangkan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden & Wakil Presiden 2019-2024.

Sempat diklaim akan masuk NasDem, ternyata TGB memilih berlabuh ke Partai Golkar. TGB langsung diangkat menjadi pengurus DPP Golkar dengan dua jabatan. Adapun jabatan yang diemban oleh TGB adalah Koordinator Bidang Keummatan DPP Golkar dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Legislatif dan Presiden Partai Golkar.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto optimis TGB akan banyak membantu perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2019. Terlebih saat ini, Partai Golkar menargetkan mendapatkan 18 persen kursi legislatif di tingkat nasional.

"Golkar pada Pileg 2019 punya kesempatan untuk menaikkan kursi secara nasional. Target perolehan suara Golkar pada Pileg 2019 meningkat menjadi 18 persen secara nasional,Targetnya 110 kursi DPR (secara nasional)," tutupnya.