Marsekal Hadi akui ancaman separatis di RI akan selalu ada

Merdeka.com - Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, ancaman gerakan separatis di Indonesia akan selalu ada. Hal ini karena karakteristik dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antar-golongan akan selalu ada," kata Hadi saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12)

Jika kondisi ini itu tidak dikelola dengan baik, kata Hadi, akan berpotensi membuat konflik komunal meningkat menjadi konflik vertikal. Bentuknya adalah pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah.

Untuk itu, TNI memiliki tugas dan peran yang penting untuk mencegah gerakan-gerakan separatis merebak di Indonesia.

"Sesuai doktrin TNI saat ini maka tugas TNI yang masih sangat relevan adalah TNI sebagai kekuatan penyerang, TNI sebagai kekuatan pertahanan, TNI sebagai kekuatan pendukung, dan TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara," jelasnya.

Selain itu, Hadi menjelaskan, atmosfer globalisasi yang kompleks, kemajuan teknologi, arus imigrasi manusia, sebaran informasi dan media serta pertumbuhan jaringan yang bersifat multinasional sangat sulit untuk dikendalikan.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara dan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebut saja menyebarnya paham radikalisme kelompok ekstrimis ISIS.

"Salah satu dampak ini dapat dirasakan secara nyata dengan berkembangnya paham radikalisme di tataran lingkungan strategis nasional yang ternyata memiliki benang merah dengan radikalisne ISIS dan paham radikal lainnya di Timur Tengah," tandasnya.

Untuk diketahui, uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI diawali dengan pemaparan visi-misi secara terbuka. Agenda dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan dan program strategis TNI kedepan dan pendalaman materi uji kelayakan dilakukan secara tertutup.