Megawati sebut pendukung Soekarno harus pilih Jokowi
Merdeka.com - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) menghampiri pendukung dan relawan di Lapangan Renon, Denpasar, Bali. Pada kesempatan ini, dia mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang sudah menunggu sedari siang.
Megawati yang mendapatkan kesempatan untuk membuka acara ini, mengatakan enggan untuk berorasi. Karena dia lebih memilih untuk mengenalkan Jokowi kepada warga Bali yang menunggu bersamanya sedari Pukul 14.00 WITA.
"Setelah menunggu sekian lama orang yang ingin kita lihat, orang yang ingin kita sanjung, akhirnya datang. Saya tidak akan menyampaikan orasi apapun tapi hanya akan mengenalkan Ir. Haji Jokowi yang telah kita usung dengan 4 partai, PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI," ujarnya di atas panggung kepada relawan dan pendukung Jokowi, Kamis (29/5).
-
Siapa yang ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati? 'Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,' sebutnya.
-
Apa yang Megawati minta ke Gubernur Bali terkait krisis air? Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja. Sebab, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri.
-
Bagaimana cara Megawati mendorong perhatian terhadap krisis air di Bali? 'Kemarin kapan saya bilang, di Pulau Bali saya paksa pak Gubernurnya melakukan FGD (Focus Group Discussion). Karena apa? Bali ini lama-lama ini udah mulai kekurangan air lho,' kata Megawati.
-
Siapa yang ingin bertemu Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
-
Siapa yang mengatakan Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Mengapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Dia meminta kepada seluruh warga Bali untuk memberikan dukungan kepada Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla (JK). Bahkan, Megawati meminta para simpatisan ayahnya, Ir. Soekarno untuk memberikan dukungan kepada Jokowi.
"Untuk menjadi calon presiden kita 2014 oleh itu saya meminta seluruh rakyat yang ada di Bali yang bersimpati kepada Soekarno dan PDI Perjuangan. Untuk memilih Joko Widodo," tutupnya. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri memamerkan pose ‘salam metal’ usai mencoblos di TPS 053
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2023)
Baca SelengkapnyaDia juga mengingatkan pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik
Baca SelengkapnyaCerita Megawati Izin Jokowi, Minta Buat Aturan Setiap Upacara Ada Salam Pancasila
Baca SelengkapnyaNamun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaMegawati menyinggung pihak yang seolah-olah ada di pihaknya, namun ternyata hanya menjadi mata-mata untuk kubu sebelah.
Baca SelengkapnyaMegawati mengaku bingung dengan kader menolak dicalonkan di Pilkada tersebut. Padahal menurut Megawati, hak sebagai warga negara.
Baca SelengkapnyaYunarto juga mengomentari munculnya nama Pramono Anung, sosok yang dekat dengan Jokowi
Baca SelengkapnyaDi Bali, Kaesang juga membagikan kaus Pecinta Belimbing Sayur saat Kampanye
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan ini disepakati oleh relawan Sedulur Jokowi yang ada di 34 provinsi.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan untuk tidak memilih pemimpin yang melakukan intimidasi dan curang.
Baca Selengkapnya