Memanas dengan PDIP, Demokrat Sindir 'Era Jokowi KPK Semakin Kuat atau Tidak?'
Merdeka.com - Suhu politik memanas antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berencana memberikan beasiswa bagi akademisi yang mau membandingkan antara kinerja Pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jubir DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuturkan, setiap pemerintahan memiliki masalah dan tantangan berbeda. Dia balik menyindir pemerintah saat ini. Terutama kaitannya dengan upaya penguatan pemberantasan korupsi.
"Tentulah tiap era punya prestasinya masing-masing. Misal, di era Ibu Mega, sukses membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Era Bapak SBY memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kalau era Bapak Joko Widodo, apakah KPK semakin kuat atau tidak, silakan rakyat yang menilai," ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (24/11).
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
Menurutnya, pada dasarnya Demokrat tidak ingin membandingkan pemerintahan saat ini dengan sebelumnya. Sebab, saat ini bukan saatnya membanding-bandingkan kinerja presiden. Lebih baik semua pihak fokus membantu rakyat yang kesulitan dalam pandemi Covid-19.
"Bukan malah sibuk membanding-bandingkan, apalagi malah sibuk mengklaim prestasi. Lebih baik kita sibuk bantu rakyat, daripada sibuk klaim prestasi. Biarkan rakyat yang merasakan prestasi kita, bukan malah kita sibuk berkoar-koar di media merasa berprestasi, padahal rakyat sedang susah," katanya.
Herzaky mengingatkan, selain krisis kesehatan, krisis ekonomi masih membayangi Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Apalagi sejak pandemi covid-19.
"Lebih baik para pejabat pemerintahan, maupun elit parpol pendukung pemerintah, fokus pikirkan rakyat. Cari solusi untuk ini," tambahnya.
Sudah saatnya semua pihak bersama-sama berusaha untuk keluar dari Pandemi Covid-19. Sudah terlalu banyak nyawa yang menjadi korban virus Covid-19.
"Apa benar pantas mengklaim prestasi? Ratusan ribu rakyat kita yang berduka dan kehilangan anggota keluarganya, lalu masih merasa pemerintah pantas dan berhak mengklaim prestasi? Hati nuraninya di mana," tutupnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan memberikan beasiswa bagi akademisi yang mau membandingkan antara kinerja Pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia tak ingin hanya ada saling klaim sehingga menjadi rumor politik.
"Saya pribadi menawarkan beasiswa. bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dengan Presiden SBY," katanya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).
Sehingga tidak menjadi rumor politik, tidak jadi isu politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggung jawabkan aspek objektivitasnya," sambungnya.
Dia menyebut, dilakukan kajian akademis menggunakan aspek kuantitatif maka pembangunan infrastruktur di era Jokowi jauh lebih banyak. Dia mencontohkan tol, bandara, dan pelabuhan.
"Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itukan bisa dilakukan penelitian yang objektif," tuturnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaAir mata Hasto mengucur bukan karena tidak bisa menjawab pertanyaan penguji sidang doktornya, melainkan ketika menyinggung soal kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani sidang Doktor di Universitas Indonesia pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaFaldo meyakini Adian juga pernah berbeda pendapat dengan pimpinan partainya.
Baca SelengkapnyaPDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP ibaratkan hubungan Jokowi dan Megawati ibarat ibu dan anak, yang pastinya sering terjadi perbedaan pendapat.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaHasto mengambil sudut pandang kepemimpinan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengadaptasi ideologi Pancasila guna mempersatukan partai dalam berbagai masalah.
Baca Selengkapnya