Mendagri: Kemenkes dan Gugus Tugas Setuju Pilkada Digelar 9 Desember
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Tito mengatakan, Kemendagri telah berkomunikasi dengan Kemenkes dan Gugus Tugas ihwal tahapan Pilkada di tengah pandemi.
"Kemenkes, Gugus Tugas prinsipnya mereka melihat trennya belum selesai di 2021, maka mereka mendukung dilaksanakan 9 Desember," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR secara daring, Rabu (27/5).
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Bagaimana tahapan Pilkada 2024? Tahapan sendiri dimulai dari Perencanaan Program dan Anggaran telah dilaksanakan sejak Januari 2024 lalu. Tahapan Lengkap Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 secara rinci terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
-
Kapan tahapan persiapan Pilkada 2024 dimulai? Pertama, tahap persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah adanya pengumuman Pilkada 2024.
Kemenkes dan Gugus Tugas memberikan syarat yaitu perlu dilibatkan dalam tahapan Pilkada. Salah satunya dengan mengatur protokol kesehatan.
"Namun protokol kesehatan agar dipatuhi disusun dengan mengikutsertakan mereka, dan waktu pelaksanaan akan dievaluasi bersama bahkan bisa menjadi pendorong," kata Tito.
Incumbent Tak Diuntungkan
Mantan Kapolri ini menganggap, Pilkada di tengah pandemi akan unik dan menarik. Alasannya, inkumben tak sepenuhnya diuntungkan. Karena banyak lubang untung menyerang dari penantang dengan kebijakan penanganan Covid-19 di daerah. Misalnya masalah bansos.
"Ini justru bisa mendorong bukan menghambat. Ini membuat kepala daerah makin terpacu agar tak dianggap tak mampu mengendalikan. Ini akan mempermudah secara nasional kita bisa mengendalikan Covid," kata Tito.
Selain hal positif, Tito mengakui ada kekhawatiran Pilkada serentak ini menjadi tempat penyebaran. Karena itu, dia berjanji akan sosialisasi agar protokol kesehatan dapat diterapkan.
"Jangan sampai pilkada ini muncul kerumunan yang bisa jadi media penularan itu yang kita sosialisasi ke masyarakat kita masih ada waktu kemudian justru kita balik menjadi peluang untuk menekan Covid karena inkumben akan all out," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaPilkada DKI Jakarta 2024 adalah proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaKPU RI juga menyampaikan perihal perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnyaelain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya