Mendagri Kritik Prabowo Tak Akui Hasil Pilpres Tapi Terima Pileg
Merdeka.com - Mendagri Tjahjo Kumolo mengkritik Capres Prabowo yang tak menerima hasil Pilpres 2019, namun mengakui hasil Pileg 2019. Tjahjo mengatakan Pemilu 2019 adalah pemilu serentak, Pilpres dan Pileg dilakukan oleh tim yang sama.
"Ini serentak lho. Jangan sampai, mengakui hasil pilegnya tapi hasil pilpresnya tidak mengakui. Padahal orangnya sama. Yang jadi KPPS-nya sama. Pengawasnya sama, saksinya sama. Petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu lho. Itu aja," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Dia menegaskan, jika memang semua sepakat untuk menegakkan demokrasi, maka semua tahapan membahas undang-undang diikuti oleh seluruh partai politik.
-
Bagaimana Prabowo mengikuti proses demokrasi? 'Saya ikut proses demokrasi puluhan tahun saya ikut konvensi di golkar waktu disitu saya lihat milih gak cocok sama saya saya bikin partai baru setapak demi setapak demi setapak saya ikut pemilu sudah ke berapa kali,' ucapnya.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Apa yang Prabowo buktikan terkait demokrasi? 'Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya soal demokrasi ya kan? saya dulu tentara, banyak menuduh saya ini dan itu mau kudeta ya kan tapi saya tidak, kudeta berkali-kali, gatau muka saya muka kudeta kali, tapi tidak, saya percaya demokrasi,' kata Prabowo saat paparan di acara PWI Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
"Membahas Peraturan KPU (PKPU) juga tim sukses ikut semua. Semua sepakat semua. Mau tema dialognya apa. Mau tema kampanye di media itu apa. Semua disepakati semua. Jadi tidak ada satu pun yang melanggar undang-undang. Dan PKPU-nya sudah disepakati bersama," jelas Tjahjo.
Dia merasa yakin, 22 Mei mendatang tak akan ada permasalahan. Meskipun ada pihak-pihak yang tak sepakat dengan hasil itu.
"Saya optimistis, soal (sekarang) masih ada beda pendapat, marilah kita tinggal mengingatkan ini lho, ini kerja semua lho. pemilu itu kerjanya parpol, kerjanya timses, kerjanya capres cawapres yang dikomandani oleh KPU yang dia secara UU adalah lembaga yang independen, lembaga yang nasional, lembaga yang punya hak untuk melaksanakan," tukasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaPrabowo menambahkan, selama masa kampanye ia melihat bahwa rakyat menginginkan para pemimpinnya rukun.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaDukungan gerakan rakyat akan memperbesar peluang Ganjar menang.
Baca SelengkapnyaUtut mengatakan, tiap siklus Pemilu pasti bakal ada yang kalah.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyinggung Anies dengan mengatakan bahwa dia pernah berada di posisi Anies.
Baca SelengkapnyaAwiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaBadan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU
Baca Selengkapnya