Mendagri Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Data Kependudukan
Merdeka.com - Komisi II DPR RI sepakat untuk menunda rapat pembahasan data kependudukan hari ini, Kamis (19/11). Rapat ditunda lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak menghadiri rapat pembahasan tersebut.
Seperti yang diketahui, awalnya Komisi II telah berencana untuk menggelar rapat hari ini pukul 10.00 WIB. Pihak yang diundang dalam dalam rapat yaitu Mendagri, KPU dan Bawaslu.
Namun sayangnya, Mendagri tidak hadir dan diwakili oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Para anggota Komisi II beserta pimpinan pun sangat menyayangkan hal tersebut.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana cara menghitung kehadiran anggota DPR? “Oh tadi disebutkan oleh Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR) yang memimpin, disebutkan berapa orang yang izin, berapa orang yang hadir,“ kata Puan, kepada wartawan, usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/7).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa tugas utama Pantarlih Pilkada 2024? Dalam Pilkada 2024, tugas Pantarlih meliputi: Membantu KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih; Melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih; Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih; Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, agenda rapat tersebut merupakan agenda tunggal. Selain itu, Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, jadi harus sangat aktif dalam memonitor.
"Di dalam melaksanakan persiapan Pilkada Serentak 2020 tentu kita day to day harus sangat aktif memonitor. Hari ini secara khusus akan membahas soal data kependudukan dan data pemilih dalam Pilkada Serentak 2020," katanya di Gedung DPR, Kamis (19/11).
Dia menyayangkan penundaan rapat hari ini. Sebab data kependudukan pemilih sangatlah penting untuk dibahas karena dinilai memiliki peranan besar dalam Pilkada. Selama ini, data penduduk menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
"Saya sebetulnya menganggap ini penting strategis bukan hanya bicara Pilkada serentak tapi ini jangka panjang, saya harap pak menteri (Tito) datang ini bicara soal kebijakan yang mudah mudahan kalau kita punya komitmen yang tinggi ini harusnya bisa selesai," ujarnya.
Doli pun mengusulkan untuk menunda rapat pembahasan itu. Dia meminta pendapat para pimpinan dan anggota Komisi II RI lainnya yang menghadiri rapat tersebut.
"Ini (data penduduk) itu problem akut yang tidak selesai selesai setiap tahun. Tapi sayang Pak Menteri tiba-tiba beri informasi sejam lalu tidak bisa hadir, jadi saya minta pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu," terangnya.
Menurutnya, data penduduk dinilai sangat penting karena menyangkut kebijakan-kebijakan jangka panjang yang akan diambil saat melaksanakan Pilkada kedepannya. Oleh sebab itu, para pimpinan dan anggota akhirnya sepakat untuk menunda rapat.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP yang hadir di rapat itu, Junimart Girsang menyampaikan, kekecewaannya kepada Mendagri karena tidak menghadiri rapat. Dia kecewa karena melihat anggota DPR lainnya sudah susah payah untuk berusaha hadir ke tempat rapat.
"Mitra Wajib hadir secara utuh, seperti KPU, Bawaslu juga demikian. Mengapa? supaya hasilnya utuh. kedepan juga berjalan utuh. Jadi bertanggung jawab kepada semua keputusan," kata Junimart Girsang, Kamis (19/11).
kalau begini terus, kemarin RDP virtual, sementara kita dari rumah bulak-balik sudah buru-buru," tambahnya.
Junimart pun melanjutkan, jika ternyata akhirnya Mendagri tidak hadir, dia pun tidak akan menghadiri rapat hari ini. Dia berharap, kedepannya penundaan rapat tidak terulang kembali. Apalagi jika ditundanya secara mendadak.
"Yang perlu siapa sekarang, pemerintah atau DPR. Pembatalan juga jangan tiba-tiba, terus terang Pak Menteri tidak hadir, saya tidak hadir hari ini, tidak hadir saya," kata Junimart.
"Jangan begini terus, saya harap terhitung mulai pagi ini kita harus ambil sikap komisi II. kalau tidak lengkap ditunda, jangan kita bulak-balik gini," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, libur pada hari pencoblosan Pilkada 2024 cukup satu hari saja.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaRapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca SelengkapnyaSetelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan
Baca SelengkapnyaPertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya