Menko Polhukam tegaskan UU Ormas bukan untuk habisi lawan politik

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan UU Ormas dibuat bukan untuk menghabisi lawan pemerintahan Joko Widodo. Dia mengingatkan UU Ormas yang lahir dari keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas itu dikeluarkan sebagai langkah menindak pihak-pihak yang berupaya menggerogoti ideologi bangsa Pancasila.

"Pemerintah enggak akan sewenang-wenang, bukan akan menghabisi ormas islam, bukan mengabdi pada politik, bukan sebagai instrumen politik untuk menghabisi lawan politik. Semata-mata hanya mengamankan ideologi Pancasila yang harus kita amankan bersama," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/10).

Usai Perppu disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, Wiranto meminta pro dan kontra dapat selesai. Sekarang waktunya untuk fokus bersama-sama berupaya menjaga keutuhan Pancasila.

"Yasudah selesai, nanti tinggal bagaimana kita melaksanakan itu. Sekarang Perpu sudah menjadi undang-undang. Yasudah kita laksanakan dengan baik dengan jaminan-jaminan yang sudah kita sampaikan," ujarnya.

Pada Selasa (24/10), DPR mengesahkan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna DPR setelah melakukan voting pada 445 anggota fraksi yang hadir.

"Dengan berbagai catatan yang disampaikan berbagai fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang," kata pimpinan rapat Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna.

Berdasarkan hasil voting, Fraksi PDIP dengan 108 anggota, Golkar 70 anggota, PKB 32 anggota, PPP 23 anggota, NasDem 23 anggota, Hanura 15 anggota menyetujui Perppu Ormas untuk dijadikan UU. Sedangkan, Fraksi Gerindra 62 anggota, PKS 24 anggota, dan PAN 35 anggota tidak menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU.