Mereka nilai kritik Prabowo ke Jokowi salah sasaran

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali mengeluarkan kritikan pedas terhadap pemerintah. Saat memberikan pidato politik kepada seluruh kader Gerindra, Rabu (20/6) malam, Prabowo menekankan bahwa arah bangsa Indonesia saat ini sudah melenceng dari Pancasila dan UUD 1945.

Prabowo lebih menekankan kepada persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Prabowo menilai, bangsa Indonesia saat ini tidak setia terhadap apa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, Pancasila hanya sekadar jadi jargon saja, tapi tidak diamalkan untuk membangun negeri ini.

Mendengar kritikan tersebut, beberapa partai angkat bicara. Mereka menganggap kritikan Prabowo yang ditujukan kepada pemerintahan saat ini tak tepat sasaran. Sebab sebelumnya Indonesia juga dipimpin oleh pemimpin dengan kinerja yang berbeda-beda. Ada pun penilaian lain terhadap kritikan Prabowo ialah sebagai berikut:

PPP nilai tak adil Prabowo salahkan Jokowi soal kondisi Indonesia

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai tidak adil jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya menyalahkan Joko Widodo atas dugaan melencengnya arah bangsa dari konstitusi. Sebab, perjalanan kehidupan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran pemimpin-pemimpin sebelum Jokowi.

Untuk itu, menurutnya, kritikan Prabowo kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla salah alamat dan terkesan menutup mata dari realitas kehidupan bangsa Indonesia.

"Kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh Prabowo maka tidak fair kalau nisbah kesalahannya ditimpakan kepada pak Jokowi yang baru mau empat tahun jadi Presiden," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/6).

PSI sebut kritikan Prabowo lebih tepat diarahkan ke pemerintah sebelumnya

Juru bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Partai Solidaritas Indonesia, Rizal Calvary Marimbo menilai kritikan tersebut lebih tepat diarahkan ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kita cermati, sebagian besar kritikan itu lebih pas dialamatkan ke kinerja ekonomi pemerintahan sebelumnya," kata Rizal.

"Pertanyaannya, siapa yang awalnya membuka keran besar-besaran untuk masuknya investasi asing di pertambangan dan perkebunan?" ujar Rizal.

Rizal mengatakan, investasi besar-besaran dari asing di bidang pertambangan dan mineral dibuka besar-besaran di zaman pemerintahan sebelum Presiden Jokowi.

Hanura nilai Prabowo tak pede lawan Jokowi di Pemilu 2019

Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai kritik itu menandakan Prabowo sedang dalam kondisi tidak percaya diri melawan Joko Widodo di Pemilu Serentak 2019.

"Semua ini penyebabnya adalah kegalauan Prabowo yang tidak percaya diri menghadapi Jokowi di 2019. Atau dengan kata lain dia hopeless di 2019," kata Inas saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/6).

Kritikan itu, kata Inas, hanya bagian dari manuver politik Prabowo untuk menurunkan elektabilitas Jokowi. Inas mengklaim pernah mendengar pidato Prabowo tentang strategi pemenangan Pilpres 2004 silam. Pidato Prabowo, menurut Inas, banyak berisi argumentasi yang tidak sesuai fakta. Tujuannya adalah menggulingkan Jokowi dari kursi Presiden.

PDIP sebut kritikan Prabowo bukan hal baru

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai kritikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto soal arah dan sistem ekonomi Indonesia melenceng dari konstitusi bukan hal baru. Menurutnya, setelah reformasi juga banyak tokoh yang mengungkapkan keprihatinan serupa.

"Jadi sekali lagi bukan barang baru. Kalau sekarang disampaikan lagi, itu sirup lama dalam kemasan baru," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/6).

Sejak zaman orde baru, Hendrawan menilai sistem ekonomi Indonesia telah condong ke arah liberal. Dia mengaku menjadi salah satu orang yang menentang pola pembangunan kala itu.