Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MPR Bahas Penambahan Kursi Pimpinan Malam Ini

MPR Bahas Penambahan Kursi Pimpinan Malam Ini Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - MPR akan melanjutkan pembahasan terkait wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10. Rapat dilakukan oleh tim sinkronisasi yang berasal dari pimpinan fraksi di MPR pada 21-22 Agustus. Rapat itu dilakukan malam hari ini.

"Tim sinkronisasi berasal dari pimpinan-pimpinan fraksi di MPR. Yang akan dirapatkan adalah hasil dari tindak lanjut rapat lalu. Jadi ini empat hari berturut-turut ya, nanti akan lanjut lagi tanggal 21-22 Agustus," kata anggota Majelis dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Rabu (21/8).

Sebelumnya, Badan Pengkajian MPR sudah membahas tata tertib dan rekomendasi MPR periode 2014-2019. Isinya berkaitan dengan perubahan tatib pimpinan MPR dan tujuh isu amandemen UUD 1945. Isu amandemen tersebut berkaitan dengan penataan kelembagaan MPR, DPD dan penataan kelembagaan sistem presidensial.

Hasil pembahasan tersebut bakal dibawa dalam rapat gabungan MPR pada 28 Agustus. Kemudian dibawa ke sidang paripurna akhir masa jabatan MPR.

Saleh mengatakan, respon fraksi terhadap wacana 10 pimpinan beragam. Ada yang mendukung wacana tersebut ada pula yang masih memperdalam argumentasi penambahan pimpinan.

"Rapat kemarin kan bukan untuk memutuskan terima atau tidak terima. Itu akan dikembalikan lagi kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai masing-masing untuk diputuskan. Karena itu kan sangat strategis," jelasnya.

Secara terpisah, anggota Fraksi MPR dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menjelaskan, rapat pleno Badan Pengkajian dilakukan pada 19-20 Agustus 2019 di Bali. Sedangkan, rapat tim sinkronisasi dilakukan di Surabaya pada 21-22 Agustus 2019.

"Acara Pleno Badan Pengkajian di Denpasar 19-20 Agustus. Rapat Timmus/Tim Sinkronisasi di Surabaya 21-22 Agustus," kata dia saat dikonfirmasi.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
Eko Patrio PAN Simulasikan Penambahan Komisi di DPR
Eko Patrio PAN Simulasikan Penambahan Komisi di DPR

Menurut Eko, penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian

Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Prabowo akan Tambah Kementerian, Wapres Ma'ruf: Sekarang 34 Itu Cukup Ideal
Prabowo akan Tambah Kementerian, Wapres Ma'ruf: Sekarang 34 Itu Cukup Ideal

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.

Baca Selengkapnya
Jumlah Kementerian Pemerintahan Prabowo Masih Disimulasi sampai H-7 Pelantikan
Jumlah Kementerian Pemerintahan Prabowo Masih Disimulasi sampai H-7 Pelantikan

Dasco belum bisa memberikan bocoran terkait nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Jumlah Komisi di DPR Bertambah Jadi 13: Sudah Firm
Politikus PDIP Sebut Jumlah Komisi di DPR Bertambah Jadi 13: Sudah Firm

Susunan mitra di komisi akan ditentukan setelah Prabowo menentukan kabinet.

Baca Selengkapnya
Penambahan Jumlah Komisi di DPR akan Ditentukan Usai Prabowo Dilantik Jadi Presiden
Penambahan Jumlah Komisi di DPR akan Ditentukan Usai Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan pihaknya sudah merencanakan penambahan jumlah Komisi di DPR dari 11 menjadi 13.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Pimpin Rapat Pengesahan Penambahan 2 Komisi dan Badan Aspirasi DPR RI
Puan Maharani Pimpin Rapat Pengesahan Penambahan 2 Komisi dan Badan Aspirasi DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah
PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Baca Selengkapnya