Muktamar Luar Biasa dan Sejarah Perpecahan PKB

Merdeka.com - Sejumlah kader daerah mendorong Muktamar Luar Biasa untuk mengganti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Kader di daerah resah lantaran dengan kepemimpinan Cak Imin.

Cak Imin dinilai semena-mena dalam memimpin partai besutan almarhum Gus Dur tersebut. Hubungan antara keluarga Gus Dur dan Cak Imin pun kembali memanas.

Bahkan keresahan kader di daerah ini sampai terdengar ke kuping putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid. Melalui jubirnya, Imron Rosyadi Hamid, Yenny mengatakan, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin oligarkis dan nepotisme.

"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," kata Imron dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Gus Dur dan Cak Imin punya sejarah yang kelam. Keduanya pernah berkonflik. Yenny pun mengungkit bagaimana perlakuan Cak Imin kepada pamannya saat mengomentari isu MLB kali ini.

"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekadar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu," kata Imron.

Menengok ke belakangan, perseteruan antara Gus Dur dan Cak Imin terjadi pada tahun 2008. Pemicunya pemecatan Cak Imin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz oleh Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Sebabnya, Cak Imin dianggap melakukan pelanggaran dan sering bermanuver ke Istana.

Kedua kubu kemudian menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB). 30 April-1 Mei 2008, kubu Gus Dur menggelar MLB di Parung, Bogor. Sementara kubu Muhaimin menggelar MLB pada 2-4 Mei 2008 di Ancol.

Konflik keduanya dibawa ke pengadilan. Gugatan pemecatan Cak Imin sebagai ketua umum dimenangkan penggugat. Prosesnya sampai kasasi di Mahkamah Agung. Kasasi ditolak dan struktur pengurus PKB kembali ke Muktamar Semarang. Gus Dur sebagai dewan syuro, dan Cak Imin sebagai Ketua Umum.

Setelah MLB, Gus Dur menggugat kubu Cak Imin karena dianggap MLB menyimpang dari AD/ART. Namun, pengadilan memenangkan kubu Cak Imin.

Perpecahan di PKB

Sebelum itu, ada dua konflik lain di PKB. Konflik pertama yaitu antara Gus Dur dan Matori Abdul Djalil. Matori dipecat dari kursi ketua umum karena terbuka mendukung Megawati sebagai presiden, ketika Gus Dur sebagai presiden tengah digoyang oleh MPR dan DPR.

Matori tengah menjabat sebagai wakil ketua MPR mewakili PKB saat itu. Ia menghadiri sidang istimewa MPR tahun 2001 yang memberhentikan Gus Dur dari presiden. Matori dianggap membangkang lantaran PKB bersikap mempertahankan Gus Dur sebagai presiden sampai 2004.

Tidak terima dengan pemecatan, Matori menggelar Muktamar dan menjadi ketua umum. Kubu Gus Dur menggelar Muktamar istimewa yang mengesahkan pemecatan Matori dan mengangkat Alwi Shihab sebagai ketua umum. Dualisme terjadi hingga akhirnya Mahkamah Agung mengesahkan PKB Alwi Shihab.

Konflik kedua, Gus Dur memecat Alwi Shihab dari kursi ketua umum dan sekjennya Syaifullah Yusuf. Penyebabnya keduanya masuk kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alwi menjabat sebagai Menko Kesra, sementara Syaifullah menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berbeda dengan konflik-konflik PKB sebelumnya yang diawali pemecatan, kali ini muncul gerakan di daerah. Pemicunya ada pemecatan dan penggantian ketua cabang dalam Muscab. Mereka yang tidak sepakat pun berteriak.

Salah satunya mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Sarudin. Ia mengatakan, penggantiannya dilakukan sepihak oleh DPC. Bahkan, kata dia, penggantinya bukan kader partai melainkan orang luar yang merupakan pendamping dana desa. Sarudin menyebut ada permainan uang.

Nasib Cak Imin?

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, Muktamar Luar Biasa sangat mungkin terjadi. Cak Imin dan pengurus DPP tidak boleh menyepelekan. Hingga hari ini, para pengurus DPP PKB bungkam enggan bicara soal isu Muktamar Luar Biasa.

"PKB ini kan sebenarnya riak-riak kecil yang muncul dari bawah tapi riak ini bisa jadi kerikil tajam kalau tidak bisa dikendalikan. Karena hampir tiap saat mereka protes dan melawan," ujar Adi ketika dihubungi, Kamis (15/4).

Desakan MLB ini menjadi babak baru PKB. Di mana dalam perjalanannya selama kurang lebih 15-20 tahun dipimpin Cak Imin, tidak ada yang mempermasalahkan AD/ART hingga menurunkan Cak Imin.

Adi menilai, ada tabrakan kepentingan antara pengurus pusat dengan pengurus daerah PKB. Sehingga Cak Imin mengambil langkah mengganti pengurus di daerah. Ditambah, desakan KLB karena kekecewaan kader dengan isu politik uang di sejumlah daerah sehingga ada yang melawan.

"Mungkin di bawah terganggu kepentingan politiknya. Pengurus-pengurus daerah tanpa melalui proses kaderisasi menjadi pengurus penting kemudian menyingkirkan kader-kader inti. Yang begitu juga banyak. Persisnya persoalan yang terjadi dengan isu desakan KLB itu kan kita enggak tahu. Tapi kalau membaca di media kan ada isu money politik, penunjukan ketua tidak sesuai prosedur, makanya tentu saja yang ditembak adalah DPP, Cak Imin dalam konteks ini," jelas Adi.

Sementara, peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai, isu Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB menjadi momentum menguji kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjaga soliditas partai. Ujian politik bagi Cak Imin ini jika gagal mengelolanya maka bisa menjauhkan mimpinya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

"Cak Imin bisa kehilangan peluang masuk dalam kontestasi pemilu ke depan, misalnya dalam kompetisi capres/cawapres," ujar Aisah kepada wartawan, Kamis (15/4).

Selain itu, bila gagal mengelola Muktamar Luar Biasa ini bakal menimbulkan konflik lebih jauh. PKB bakal terjerembab dalam konflik jangka panjang. Serta, Cak Imin bakal kehilangan loyalis hingga posisinya sebagai ketua umum.

"PKB akan terjerembab pada konflik jangka panjang yang bisa mengganggu kerja partai dan merugikan elektabilitas ke depan, Cak Imin akan kehilangan kepercayaan dari anggotanya/loyalisnya, dan bahkan posisi paling buruknya bisa kehilangan posisinya sebagai ketum partai," kata Aisah.