Munaslub Golkar, pertarungan Idrus Marham vs Airlangga Hartarto?

Merdeka.com - Gelaran Munaslub Partai Golkar tinggal menghitung hari. Mayoritas DPD I Golkar melihat kondisi partai tengah terpuruk pasca sang ketua umum Setya Novanto ditahan KPK karena terbelit e-KTP.

Golkar Jabar, Jateng, Jatim, Banten disebut telah menemui Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk meminta pandangan tentang Munaslub. Bahkan, sejumlah kandidat calon ketua umum Golkar mulai disuarakan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto salah satunya. Dia dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga dinilai layak pimpin Golkar. Dukungan pun kian mengalir pada Airlangga.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Agus Gumiwang Kartasasmit secara terang mendukung Airlangga jadi ketum selanjutnya. Begitu juga DPD Golkar DKI Jakarta, menilai Airlangga paling pas menggantikan Novanto.

"Dia tak hanya mengerti, tapi adalah pengusaha yang memanfaatkan kecanggihan digital baik dalam bisnis, organisasi, maupun dalam mengemban tugas-tugas negara," ujar Ketua DPD I Golkar Jakarta Fayakhun Andriadi.

Airlangga disebut telah didukung oleh Jokowi. Keduanya tampak melakukan pertemuan pada 20 November lalu di Istana Kepresidenan. Tak cuma mereka berdua, ada pula Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut juga senior Golkar, yang pada Munas Golkar Bali lalu mendukung Setya Novanto.

"Bila dilihat dari nama-nama yang muncul, paling banyak dibicarakan ya Airlangga Hartarto," kata Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo.

Sayang pada Munaslub Bali 2016 lalu, Airlangga hanya memperoleh 14 suara. Kalah jauh dibandingkan Novanto sang pemenang, 277 suara. Sehingga Airlangga tak lolos putaran kedua. Tapi, hasil munaslub Bali diyakini tak akan berpengaruh dengan kondisi Golkar saat ini.

"Apalagi ada sinyal Istana," kata Indra.

Airlangga juga mengungkapkan niatnya yang ingin jadi ketua umum. Bahkan dia telah izin Presiden Jokowi dalam hal ini.

"Saya minta izin dibolehkan untuk ikut, karena saya kan sekarang pembantu beliau. Jadi saya minta izin. Harus lebih baik," jelas Airlangga.

Tentu bukan Airlangga seorang yang ingin jadi pucuk pimpinan partai sebesar Golkar. Sederet nama juga dinobatkan jadi pengganti Novanto, salah satunya Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus juga dikenal sebagai pembela Novanto.

Idrus bukan orang baru di Golkar. Bahkan, sudah sejak era Aburizal Bakrie (Ical), Idrus menjadi Sekjen. Kala itu, Novanto menjadi bendahara umum. Idrus diyakini bakal mewakili Novanto jika munaslub digelar.

Apalagi, dari balik jeruji besi, Novanto memerintahkan Idrus sebagai plt ketua umum. Perintah Novanto itupun diamini dalam pleno Golkar 21 November lalu. Meskipun, jabatan itu hanya sampai hasil praperadilan yang rencananya diputus pada 7 Desember.

"Kelihatannya Idrus (mewakili kubu Novanto)," kata Indra Bambang Utoyo.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae menilai, sosok Idrus dan Airlangga memenuhi kriteria sebagai bakal calon ketua umum Golkar. Dia menolak mengomentari pribadi masing-masing.

Namun demikian, Ridwan meyakini, dalam Munaslub nanti, tidak akan ada kubu Novanto atau kubu Jokowi. Dia menilai, Golkar selalu dewasa dalam menyikapi perbedaan yang ada.

"Saya menjamin sejuta persen tidak ada. Golkar dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam berpartai. Siapa yang berkeinginan biasa berbedam tapi sudah lahir ketua umum baru, kita bersatu kembali," kata Ridwan.

Ridwan juga memahami bahwa the next ketua umum harus mendapatkan restu dari Jokowi. Bukan tanpa alasan, sebab, Golkar telah bulat mendukung Jokowi sebagai capres di pemilu 2019 nanti.

"Kalau tidak sesuai, bagaimana ketua umum bisa menangkan Jokowi, bersinergi," kata Ridwan.

Begitu pula dengan politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris. Dia melihat nama-nama bakal calon ketum seperti Idrus Marham dan Airlangga Hartarto punya kompeten memimpin partai.

Tapi, dia mengingatkan, belajar dari persoalan terdahulu, dia ingin ketum Golkar selanjutnya harus bersih dari perkara hukum.

"Calon tidak tersangkut masalah hukum, calon tersebut dapat dukungan dari lingkungan Partai Golkar dan punya kompetennsi melaksanakan tugas kepemimpinan partai," kata Fahmi dihubungi terpisah. (mdk/rnd)