Mundurnya Setya Novanto momentum awal ubah kinerja DPR
Merdeka.com - Setya Novanto memutuskan mundur sebagai Ketua DPR terhitung sejak 16 Desember 2015. Ia mengatakan kemunduran dirinya itu sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi perpolitikan dan sosial di masyarakat yang sebelumnya gaduh akibat kasus "Papa Minta Saham" ini.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, mundurnya Setnov dapat dijadikan momentum awal mengubah kinerja DPR secara menyeluruh. Utamanya dalam menghasilkan undang-undang.
"Pengganti Setya Novanto harus menghindari apa yang dilakukan Setya seperti lobi-lobi bisnis yang dapat melanggar kewenangan ketua DPR," katanya saat memaparkan survei LSI tentang menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR, di Jakarta, Kamis (17/12).
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Bagaimana cara Setyo Wahono berkampanye? Dalam berkampanye, Wahono sering mengadakan blusukan ke pasar-pasar yang ada di Bojonegoro. Di sana dia dengan sabar mendengarkan keluhan para pedagang, mengadakan diskusi, hingga membagikan cinderamata.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
Selain itu, lanjut Adjie, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah harus mengubah gaya kepemimpinannya agar terkesan membela kepentingan publik. Ia juga menyarankan DPR mengambil inisiatif kocok ulang pimpinan.
"Agar pimpinan baru DPR lebih kompeten dan kredibel," ujarnya.
Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada pada titik terendah menjelang akhir 2015. Bahkan kondisi ini terendah dalam kurun 10 tahun terakhir.
Temuan tersebut didapat dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Dari survei tersebut, sebanyak 51,80 persen publik percaya DPR bekerja untuk diri sendiri, 40 persen percaya DPR bekerja untuk rakyat, dan sisanya mengaku tidak tahu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Artikel ditulis reporter magang kampus merdeka program Kemendikbud: Nayla Shabrina.
Baca SelengkapnyaKekosongan pemimpin akibat mundurnya Dirjen APTIKA tidak boleh terjadi dalam waktu lama.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaDeddy mengatakan seharusnya presiden tak boleh melakukan cawe-cawe
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I PDIP menyinggung soal keterlibatan Presiden dalam endorse salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKepala Otorita IKN Mundur, Puan: Jangan Sampai Investor Semakin Tidak Tertarik
Baca SelengkapnyaBakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sudah berkali-kali mengajukan ingin mundur sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaPenetapan Hasto dikabarkan sebagai tersangka terkait kasus suap Komisioner KPU hingga buron Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaEffendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.
Baca SelengkapnyaMoeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya