NasDem pilih hak interpelasi daripada angket Pj Gubernur Jabar

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Fraksi Partai NasDem belum berencana mengajukan hak angket atas pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan jadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). NasDem hanya ingin mengajukan sebatas hak menyatakan pendapat (interpelasi) saja ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Intinya kita akan melihat dulu tahapan. Penjelasan Mendagri berkaitan ini secara detil, supaya kita mengetahui. Tentu juga kita berharap kepada pihak Pemerintah aspek-aspek sosial-sosial masyarakat ini juga harus diperhatikan," kata Syarief pada wartawan, Jumat (21/6).

"Ini makanya Fraksi NasDem mendukung hak interpelasi atau meminta penjelasan. Kami pada posisi itu," lanjutnya.

Orang lain juga bertanya?

Syarief juga meminta dalam rapat Komisi II DPR, Mendagri bisa menjelaskan lebih detil terkait pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat. Karena, status Iriawan sebagai anggota Polri aktif menuai polemik di masyarakat.

"Dalam arti kata untuk mengclearkan persoalan-persoalan yang ada berkaitan dengan pengangkatan Polisi atau TNI aktif. Itu saya kira posisi NasDem disitu," ungkapnya.

Selain untuk meminta penjelaskan terkait status Iriawan, NasDem juga akan meminta penjelasan alasan di balik pelantikan Mantan Kapolda Metro Jaya itu menjadi Pj Jawa Barat. Hingga saat ini NasDem belum terpikirkan untuk menggulirkan hak angket terkait pengangkatan Iriawan.

"Posisi kita sebatas itu (hak interpelasi). Karena Demokrat kan mengartikan ada pelanggaran UU. Kalau kita sebatas ini belum bisa dikatakan melanggar UU. karena UU itu masih kontroversi penafsirannya satu dengan yang lain," ucapnya.

(mdk/noe)