Nurdin Halid: Keputusan soal Pilkada tidak bisa berubah!

Merdeka.com - Desakan musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar kian kencang. Setnov kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-KTP.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menginginkan adanya evaluasi terhadap keputusan Golkar dalam menyambut Pilkada serentak 2018. Menanggapi itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan keputusan soal Pilkada sudah bulat.

"Oh ya tidak bisa, kecuali nyelundup. Tapi keputusan apapun yang dihasilkan soal pilkada tidak ada yang bisa berubah. Itu bisa berubah dengan rapat pilkada," kata Nurdin di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Nurdin, jika ada pihak berusaha mengubah keputusan jelas tidak sesuai dengan aturan. "Rusak itu partai nanti. Kecuali kebijakan oknum ya, yang tidak melalui sistem. Nah itu bisa saja, bisa ditinjau. Tapi kebijakan sesuai dengan sistem, tidak bisa," tuturnya.

Dalam Munaslub sekali pun, kata Nurdin, tidak akan dibahas lagi soal pencalonan kepala daerah. Nurdin menilai jika ada pihak ingin keputusan berubah karena kepentingan pribadi.

"Tidak bisa, ini bukan kepentingan orang per orang," ujar calon gubernur Sulawesi Selatan itu.

Jadi kapan Munaslub digelar? "Kita musti rapat pleno mengkaji kebutuhan partai. Kalau kebutuhan partai Desember, ya Desember kita bikin. Tapi kalau kebutuhan partai mengatakan Januari, ya Januari enggak masalah. Tergantung saja," tandasnya.