Panglima TNI: Kalau prajurit tak netral di pilkada, saya akan gerak!
Merdeka.com - Pilkada serentak di 101 daerah tinggal dua pekan lagi. Pihak yang terkait sudah jauh-jauh hari menyiapkan agar hajatan pemilihan kepala daerah itu berlangsung aman dan tertib.
Dalam hal pengamanan, TNI memastikan akan memberikan bantuan pada kepolisian. "Jadi TNI mengerahkan intelijennya, mengerahkan aparat-aparat teritorialnya dari Babinsa, Danramil, Dandim untuk mengumpulkan fakta tersebut dan kemudian menyampaikan kepada komandannya dan kepada kepolisian setempat," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, usai memberikan pengarahan pada 1156 komandan, di Mabes TNI Cilangkap, Kamis (26/1) malam.
Pengamanan yang dilakukan tak hanya selama masa pilkada. Namun, bantuan TNI sudah dilakukan sejak persiapan jelang pilkada. Segala data yang didapat dari pihak intelijen, kata dia, sudah dilaporkan ke kepolisian.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
"Membantu Polri sebelum pilkada atau pra pilkada, pelaksanaan pilkada, sampai dengan selesai pilkada. Karena semua data kita sudah sepakat yang menyampaikan adalah polisi, tanya lah pada Kapolri," jelasnya.
"Secara logika, pilkada ini ada 101 dan tempatnya tersebar. Kepolisian juga tersebar. Maka untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, agar pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan demokrasi yang ada, maka TNI harus membantu sepenuhnya, apapun," sambung Gatot.
Ditambahkan dia, segala bantuan yang dikerahkan TNI sebagai bentuk sikap netral dan tak berpihak pada kandidat manapun. Andai kata ada prajurit TNI yang tidak netral, Gatot minta dilaporkan, dan dia akan menindak. Dia yakin sikap netral itu juga dimiliki kepolisian.
"TNI netral. Emangnya polisi berpihak? Kan tidak. Membantu mengamankan. Bukan membantu mencoblos salah satu pemenang. Kalau itu dikhawatirkan, sama minta pada awak media, kalau ada anggota TNI yang terindikasi, tolong sampaikan. Namanya siapa, pangkatnya apa, tempatnya di mana dan apa yang dilakukan. Segera akan saya gerak, segera ditindak. Saya minta bantuan ini," tegasnya.
Ditambahkan dia, hasil pemantauan sementara memang ada sejumlah daerah yang mendapatkan perhatian khusus selama masa pilkada. Seperti DKI Jakarta dan Aceh. Dia berharap semua berjalan lancar meski segala kemungkinan bisa terjadi sehingga perlu diantisipasi.
"Kita harus mempersiapkan segala kemungkinan terburuk. Tapi jangan berprasangka yang tidak-tidak. Sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tenang. Karena ini pesta jadi kan bergembira," jelasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andika mengatakan semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu
Baca SelengkapnyaInstruksi ini disampaikan kepada Koramil, Pos Angkatan Laut, Pos Angkatan Udara sampai ke satuan tingkat tinggi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaCak Imin mendukung komitmen TNI netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaAndika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta semua pihak tidak mengaitkan isu netralitas aparat dengan insiden pemukulan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca Selengkapnya