Pansus angket sebut tak bagus KPK hadapkan Presiden Jokowi dan DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi menyarankan KPK untuk tidak meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan polemik soal angket. Menurutnya, permintaan justru seolah mengkonfrontir Presiden dengan DPR.

"Mendorong intervensi Presiden itu sama saja memperhadap-hadapkan Presiden dengan DPR. Itu tidak bagus dan lama kelamaan akan menghancurkan kekhasan sistem presidensial multipartai ala Indonesia," kata Taufiq saat dihubungi, Senin (12/6).

Apalagi, kata dia, mendorong Presiden untuk intervensi sama saja merusak hubungan eksekutif dan legislatif. Oleh karenanya, Taufiq menegaskan KPK untuk menghadapi proses angket dengan lugas dan profesional.

"Jangan khawatir, jika tidak ada persoalan, DPR tidak mungkin membawa dan membuat buat persoalan. Karena ini proses angket ini berlangsung transparan di depan mata publik luas," tegasnya.

"Mendorong-dorong Presiden untuk intervensi, itu sikap tidak bertanggung jawab. Itu sama ingin merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif," tambahnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK. Pernyataan ini menyusul dengan banyaknya hal-hal yang harus dihadapi oleh KPK salah satunya hak angket terhadap komisi antirasuah tersebut.

"Presiden pasti mengamati mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," ujar Agus saat menghadiri pembukaan konvensi anti korupsi jilid II tahun 2017 di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6).

Meski sejumlah polemik dihadapi, Agus masih optimis dukungan terhadap komisi antirasuah pun tak kunjung surut. Mantan ketua LKPP itu pun berujar eksistensi KPK saat ini lantaran dukungan kuat dari berbagai macam elemen masyarakat. "Semoga ini menyadarkan banyak pihak yang ingin melemahkan KPK," tukasnya.